Suara Demokrasi | Serang — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Demokrasi Banten (AMDB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang KP3B, Kamis (24/9/2026). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara yang dikaitkan dengan Wakil Gubernur Banten.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan perlu diperiksa secara objektif sesuai ketentuan hukum.
Para orator juga menyoroti pemberitaan sejumlah media mengenai dugaan keterlibatan Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, dalam persoalan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas atau anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Isu tersebut, menurut mahasiswa, perlu diklarifikasi dan diverifikasi melalui pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
AMDB kemudian menyampaikan enam tuntutan, yakni mendesak DPRD Provinsi Banten memanggil dan meminta klarifikasi Wakil Gubernur Banten, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, serta mendorong Inspektorat dan lembaga berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan independen.
Mahasiswa juga meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran hukum, disiplin, atau etika, mereka mendesak agar sanksi diberikan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, tuntutan terakhir AMDB meminta agar apabila pelanggaran terbukti dan memenuhi ketentuan yang berdampak terhadap kelayakan jabatan, proses pemberhentian dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini ditulis, berbagai tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih merupakan dugaan dan tuntutan mahasiswa. Klarifikasi serta hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. (Red).
