Kemenhub Usulkan Pelat Nomor Kendaraan Listrik dan BBM Beda Warna

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usul untuk penggunaan warna yang berbeda bagi pelat motor kendaraan berbahan bakar energi fosil dan kendaraan listrik. Tujuannya, supaya memudahkan pemberian insentif nonfiskal pada kendaraan listrik.

Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyebutkan insentif nonfiskal yang dimaksud antara lain ialah pemberian jalur khusus untuk kendaraan listrik dan keringanan tarif parkir. Seluruh insentif masih dikaji oleh pemerintah.

“Petugas harus tahu itu kendaraan listrik apa tidak, makanya diusulkan apakah bisa dengan perbedaan warna pelat nomor,” ungkapnya, Rabu (2/10).

Ia katakan usulan tersebut mengadopsi pemberlakuan aturan serupa di sejumlah negara yang telah mengembangkan kendaraan listrik. hal tersebut dinilai efektif mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Namun, kendati demikian, ia mengatakan usulan tersebut masih harus dibahas bersama dengan pihak terkait lainnya.

“Prosesnya sekitar 2-3 minggu, kalau pelat nomor peraturan nanti di Kapolri,” ungkapnya.

Terkait dengan kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Berbasis Listrik pada 12 Agustus silam.

Setelah Perpres terbit, kini tiap-tiap kementerian sedang mematangkan aturan turunan dari Perpres mengenai kendaraan listrik.

Budi mengucapkan Kemenhub bertanggung jawab atas aturan teknis uji tipe. Aturan tersebut, sambung dia, telah sampai tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham).

“Untuk uji tipe sedang harmonisasi di Kemenkuham, tinggal tunggu waktu untuk tanda tangan,” ujarnya.

Di samping itu, salah satu aturan teknis yang masih ditunggu ialah pemberian insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan listrik.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menyebutkan pemerintah menyiapkan tiga insentif fiskal untuk kendaraan listrik.

Ketiga meliputi perubahan skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea masuk impor komponen mobil listrik dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor komponen mobil listrik,.

Untuk PPnBM, rencananya pemerintah akan merubah perhitungan dasar pengenaan PPnBM kendaraan bermotor.

Dalam aturan sebelumnya, yaitu tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPnBM didasarkan atas kapasitas mesin.

Sebagai contoh, mobil kapasitas 1.500 cc selain sedan dikenakan PPnBM sebesar 10 persen hingga 15 persen, sementara sedan malah dikenakan PPnBM sebesar 30 persen.

Namun, pada peraturan yang baru, pemerintah akan mengenakan PPnBM sesuai dengan konsumsi bahan bakar dan emisi karbonnya.

“Yang pasti, PP-nya sudah kami revisi dan memasuki tahap akhir. Tapi yang pasti, semakin rendah emisi karbonnya, PPnBM akan semakin rendah,” terang Rofyanto belum lama ini.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191002194451-92-436208/kemenhub-usul-pelat-nomor-kendaraan-listrik-beda-warna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *