FITRA Kritik Jokowi, Mau Investasi tapi Tidak Singgung Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik oleh Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang tidak menyinggung soal korupsi dan upaya pemberantasan ketika berpidato setelah dilantik sebagai presiden.

Sekjen FITRA Mishbah Hasan menyebutkan bahwa investasi pasti akan terganggu jika praktik korupsi marak dilakukan. Investasi sendiri merupakan salah satu poin yang disampaikan Jokowi ketika berpidato.

“Untuk sekian kali, dalam pidatonya korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Amin. Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi,” ungkap Misbah melalui siaran pers, Senin (21/10).

Sesuai dengan Rilis yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), Misbah menilai, jumlah kasus tindak pidana korupsi yang cukup tinggi termasuk penghambat utama investasi di Indonesia. Padahal Jokowi di periode kedua ini ingin menggenjot investasi secara besar-besaran.

Misbah menganggap prioritas investasi yang disampaikan oleh Jokowi juga tidak berperspektif lingkungan. Akibatnya, berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian Misbah mendorong Jokowi untuk fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK.

“Dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak mana pun,” ungkapnya.

Misbah juga mendorong reformasi birokrasi secara tegas. Contohnya dengan menegakkan hukum di lingkungan birokrasi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus didorong agar bekerja lebih profesional.

“Berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN,” kata dia.

Misbah menyebutkan pembangunan sumber daya manusia harus mengutamakan pendidikan antikorupsi. Jika tidak, menurutnya pembangunan SDM akan sia-sia.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato setelah dilantik di Gedung DPR/MPR pada Minggu kemarin (20/10). Dalam pidatonya, dia menerangkan tentang 5 prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

Lima poin yang dimaksud yakni antara lain pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dengan mendorong dua RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UKM. Kedua RUU tersebut akan masuk prolegnas.

“Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah,” ungkap Jokowi.

“Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru,” imbuhnya.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191021142007-20-441498/jokowi-dikritik-ingin-investasi-tapi-tak-singgung-korupsi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *