Soal Koruptor di KPK Sulit Dapat Remisi, DPR Sebut Itu Diskriminasi

Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR RI menyinggung soal kesulitan narapidana kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat ketika berbicara tentang revisi UU Pemasyarakatan.

Menurutnya, hal itu adalah bentuk diskriminatif karena narapidana kasus korupsi yang ditangani oleh Polri, Kejaksaan, atau kementerian tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh narapidana di KPK.

“Ini kemudian jadi diskriminatif. Kok yang sana gampang dapatnya, yang sini hampir mustahil dapatnya. Ini enggak boleh terjadi,” ungkap Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/9).

Sekretaris Jenderal PPP itu mengatakan setiap narapidana baik yang kasusnya ditangani KPK, Polri, Kejaksaan hingga kementerian memiliki hak untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat selama telah memenuhi kewajiban sebagai narapidana.

“Jadi di dalam RUU Permasyarakatan itu dikatakan bahwa narapidana itu berhak mendapatkan hak-haknya, kecuali haknya itu dicabut oleh hakim melalui putusan pengadilan,” ungkap Arsul.

Lebih jauh, Arsul mengutarakan bahwa RUU Permasyarakatan sebetulnya dibuat dalam rangka desain penataan kembali integrated criminal justice system atau sistem peradilan terpadu di Indonesia ke depan.

Dia menuturkan, semua lembaga yudikatif harus dapat melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia ke depan.

Sebelumnya, RUU Pemasyarakatan akan membatalkan Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012. Dalam Pasal 43B ayat (3) peraturan itu, dinyatakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham wajib meminta rekomendasi dari aparat penegak hukum sebagai pertimbangan remisi atau pembebasan bersyarat.

Konsekuensinya, pemerintah dan DPR menyepakati penerapan kembali PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemberian pembebasan bersyarat.

PP Nomor 32 Tahun 1999 itu tidak mencantumkan persyaratan rekomendasi penegak hukum karena hanya menyatakan remisi dapat diberikan bagi setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919113617-32-431891/dpr-soal-koruptor-di-kpk-sulit-dapat-remisi-itu-diskriminasi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *