Revisi UU Ketenagakerjaan Masih Dikaji Menaker

Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan masih dalam tahap kajian. Pemerintah sedang mengumpulkan aspirasi dari pemangku kepentingan untuk mendiskusikan revisi uu tersebut.

“Kami sudah bolak-balik bertemu dengan pengusaha dan serikat pekerja. Setiap bulan kami mengumpulkan mereka,” ungkapnya, Rabu (18/9).

Ia menuturkan perubahan UU Ketenagakerjaan akan mencakup pembentukan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Hal tersebut sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh pelaku usaha dan serikat pekerja.

Menurut Hanif, saat ini ekosistem ketenagakerjaan yang berlaku terlalu kaku dan kurang fleksibel. Kekakuan tersebut tampak dari penciptaan lapangan kerja baru yang terjadi pada saat pemberlakuan uu tersebut.

“Contohnya perang dagang yang seharusnya menciptakan peluang bagi Indonesia. Tetapi ketika 33 perusahaan relokasi dari China 23 ke Vietnam dan 10 ke Malaysia, Thailand serta Kamboja tidak ada satupun yang ke Indonesia,” ungkapnya.

Indikator ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel itu, Hanif melanjutkan, mencakup bebagai hal baik dari upah minimum, beban perusahaan seperti pesangon, dan jaminan sosial. Ia berharap dengan UU Ketenagakerjaan baru, ekosistem kentenagakerjaan Indonesia lebih kompetitif ketimbang dengan negara lain.

Meski demikian, ia belum dapat memberikan target penyelesaian revisi UU Ketenagakerjaan itu.

“Saat ini, upah minimum kita saja di atas median upah dibandingkan negara lain. Negara lain rata-rata mereka di bawah median upah,” ungkapnya.

Rencana revisi UU Ketenagakerjaan ini membuahkan pro kontra terutama dari kalangan buruh. Beberapa aksi kelompok buruh menentang wacana revisi UU Ketenagakerjaan digelar di sejumlah daerah sepanjang tiga minggu terakhir. Kelompok buruh mensinyalir terdapat perubahan beberapa pasal yang justru merugikan buruh dan pekerja.

Menurut catatan Nelson Saragih, Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), untuk sementara ini saja ia mendapati sedikitnya 50 pasal yang mengancam kesejahteraan kelompok buruh.

“Itu terus berkembang, tergantung tingkat pemahaman kita membedah poin tersebut. Kalau aku bilang sekarang sudah 50-an lebih, dan kemungkinan bertambah,” ungkap Nelson.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190918153939-92-431612/menaker-masih-kaji-revisi-uu-ketenagakerjaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *