Pindah Ibu Kota, Aset Milik Negara Segera Ditawarkan ke Swasta

Pemerintah akan menawarkan kepada pihak swasta untuk mengelola beberapa aset negara yang tidak lagi digunakan karena pemindahan ibu kota. Penawaran akan mulai dilakukan pada tahun depan.

Untuk saat ini, pemerintah masih dalam proses pembuatan master plan ibu kota baru. Bambang Brodjonegoro,  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan skema kerja sama dengan swasta dalam hal pengelolaan aset negara akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

“Pengelolaan barang milik negara paling menarik bagi swasta mungkin ada dua, ada yang bersifat pemanfaatan dengan durasi 30 tahun dan bangun guna serah,” ungkap Bambang, Rabu (18/9).

Mengutip PP Nomor 27 Tahun 2014, pemerintah akan menyiapkan sejumlah skema yang bisa digunakan bagi pihak yang ingin memanfaatkan barang milik negara.

Beberapa skema tersebut, antara lain ialah, sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Sejumlah aset negara yang dapat disewakan kepada pihak swasta setelah ibu kota pindah, lanjut Bambang, yaitu kantor pemerintahan dan rumah dinas aparatur sipil negara (ASN). Namun, ia tidak menjabarkan lebih detail kantor pemerintahan mana saja yang nantinya dapat dimanfaatkan pihak lain.

“Kalau sekolah, rumah sakit negara masih tetap akan menjadi fasilitas publik di Jakarta. Jadi nanti yang bisa dikerjasamakan itu kantor atau rumah dinas,” terangnya.

Ia mengatakan nilai aset yang dimiliki oleh negara di DKI Jakarta lebih dari Rp1.100 triliun. Bambang mengatakan setengah dari total aset tersebut bisa dipinjamkan kepada pihak swasta untuk menambah kebutuhan dana pembangunan ibu kota baru.

“Potensinya menurut perhitungan Kementerian Keuangan saat ini setelah revaluasi aset, potensi aset negara di Jakarta di atas Rp1.100 triliun,” ungkap Bambang.

Sebagai informasi, pemerintah memerlukan dana sebesar Rp466 triliun untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, tidak semua dana itu akan dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bappenas menargetkan sekitar Rp253,4 triliun atau 54,4 persen dari total dana yang diperlukan akan bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian khusus swasta sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen dan APBN hanya Rp89,4 triliun atau 19,2 persen.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190918130610-532-431563/pemindahan-ibu-kota-aset-negara-segera-ditawarkan-ke-swasta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *