Pimpinan KPK: Menkumham Ingkar Janji Terkait Revisi UU

Laode M Syarif selaku Wakil Ketua KPK menyebutkan Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah ingkar janji terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Laode menyebutkan, Yasonna sebelumnya berjanji akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU KPK itu.

“Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut,” ungkap Laode melalui pesan singkatnya, Rabu (18/9) dikutip dari Antara.

Laode juga menyebutkan Yasonna pun berbohong telah melakukan diskusi dengan dirinya dan Agus Rahardjo, Ketua KPK terkait dengan pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham, Kamis, 12 September 2019.

“Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja,” ungkap Syarif.

Menurut Laode, Yasonna sebelumnya menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Agus dan Laode sekaligus membantah anggapan bahwa KPK tidak pernah dilibatkan dalam revisi UU KPK tersebut.

Kata Laode, KPK telah mendatangi Yasonna untuk meminta Daftar Isian Masalah (DIM) revisi UU KPK dari pemerintah, namun tidak pernah diberikan.

“Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, tapi Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami,” kata Laode.

“Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menitan tersebut, Pak Laoly juga mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup,” kata Laode.

Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (17/9) kemarin telah resmi mengesahkan Revisi UU KPK. Beberapa perubahan dalam revisi UU tersebut di antaranya, kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, seluruh pegawai KPK adalah ASN, penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas, pembentukan Dewan Pengawas di bawah kendali Presiden, KPK berwenang untuk melakukan penghentian Penyidikan dan Penuntutan.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190918090614-12-431445/pimpinan-kpk-sebut-menkumham-ingkar-janji-terkait-revisi-uu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *