Petisi Minta Jokowi Tolak RKUHP Diteken oleh Ratusan Ribu Orang

Petisi supaya Presiden Joko widodo menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di rapat paripurna DPR RI terus bertambah dukungan.

Hingga hari ini, Kamis (19/9), pada pukul 11.43 WIB, petisi yang diunggah di change.org dengan judul ‘Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR’ itu sudah diteken oleh lebih dari 230 ribu orang.

Tunggal Pawestri seorang aktivis gender dan HAM yang merupakan penggagas petisi menegaskan ada 11 poin di RKUHP yang tidak pasti dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat dengan ancaman hukuman denda dan penjara.

Beberapa dari mereka yang memiliki potensi dianggap kriminal lewat RKUHP adalah korban perkosaan, perempuan yang kerja dan harus pulang malam, perempuan yang mencari roommate beda jenis kelamin untuk menghemat biaya, dan pengamen.

Tidak hanya itu, mereka yang bisa dianggap sebagai kriminal antara lain adalah tukang parkir, gelandangan, disabilitas mental yang ditelantarkan, jurnalis atau netizen yang mengkritik presiden, orang tua yang menunjukkan kondom, anak yang diadukan berzina oleh orang tua, hingga mereka yang melanggar ‘hukum adat yang hidup di masyarakat’.

Petisi ini juga mengkritik tentang RKUHP yang meringankan hukuman koruptor yang memperkaya diri sendiri dari empat tahun menjadi dua tahun.

Petisi ini yakin masih ada satu langkah lagi untuk dapat mencegah pengesahan RKUHP ini, yaitu di rapat Paripurna DPR RI. Untuk itu, petisi ini berharap Jokowi dapat menolak memberikan persetujuan untuk RKUHP yang dinilai tidak masuk akal ini.

Petisi ini mengajak masyarakat supaya tidak cuek karena jika disahkan lewat paripurna, siapa saja bisa dengan mudah masuk penjara.

“Sekarang nih kita nggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, teman-teman kita, gebetan kita. viralkan #SemuaBisaKena biar DPR batalkan RKUHP,” bunyi petisi tersebut.

Tunggal memastikan dengan petisi pernah menggagalkan undang-undang yang bisa bikin pengkritik DPR dipenjara.

“Sekarang kita juga masih punya kesempatan untuk gagalkan RKUHP yang ngaco ini,” tutup petisi tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritik pemerintah yang mempunyai mental penjajah karena berusaha membangkitkan pasal-pasal anti-demokrasi dalam RKUHP.

Salah satu pasal yang disoroti adalah pasal 223 dan 224 mengenai larangan penyerangan terhadap harkat martabat presiden dan wakil presiden. Dua pasal tersebut mengancam orang yang menghina presiden dengan hukuman maksimal 3,5 tahun dan 4,5 tahun penjara.

Selain pasal penghinaan presiden, beberapa kelompok sipil juga menyoroti pasal-pasal yang memidanakan makar, seperti pasal 195, 196, dan197. Berkaca dari peristiwa reformasi 1998 dan akhir-akhir ini, pasal tersebut hanya akan menjadi bentuk anti-demokrasi pemerintah.

Pasal pemidanaan terhadap penodaan agama dalam RKUHP juga turut dikritik. Negara dianggap tidak berhak mengatur keyakinan yang jadi wilayah privasi warga negara.

Aturan soal penodaan agama tercantum dalam Pasal 313 RKUHP. Di aturan tersebut diatur setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penistaan terhadap agama diancam hukuman penjara maksimal lima tahun.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919112731-12-431896/ratusan-ribu-orang-teken-petisi-minta-jokowi-tolak-rkuhp

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *