Pakar Pidana sebut RKUHP Bentuk Arogansi Politikus

Abdul Ficar Hadjar seorang Ahli hukum pidana Universitas Trisakti menilai Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak lepas dari sikap arogan para politikus di parlemen. Alih-alih mendengar suara rakyat, anggota DPR yang terlibat dalam penyusunan RKUHP hanya mengutamakan kepentingan sendiri.

RKUHP ini sendiri selesai dibahas pada Minggu (15/9) malam. Draf RKUHP ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada 24 September mendatang. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa pasal yang menuai pro kontra di masyarakat.

“Itu sikap arogansi politikus, dia tidak menyadari eksistensi sebagai wakil rakyat yang mewakili dan punya kewajiban menyerap aspirasi masyarakatnya,” ungkap dia melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/9).

Menurut Ficar, kondisi ini tidak lepas dari keberadaan oligarki yang hanya peduli terhadap kepentingan kelompoknya. Mereka dianggap tidak bersikap bijaksana dan tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

“Saat ini kita sedang mengalami krisis kepemimpinan yang negarawan pada semua level tingkatan,” ungkapnya.

Ficar mengatakan beberapa pasal yang bermasalah dalam RKUHP di antaranya adalah tentang makar, persetubuhan di luar perkawinan, hingga penghinaan terhadap presiden.

Ficar menilai, pada poin persetubuhan di luar perkawinan tidak tepat karena sifatnya privat. Negara, kata dia, mestinya tidak perlu terlalu jauh menggunakan hukum pidana untuk menjerat pihak yang melakukannya.

Sedangkan dalam pasal penghinaan kepada presiden menurut Ficar tidak lagi relevan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

“Apalagi ketentuan itu juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.” ungkapnya.

Salah satu pasal yang disoroti adalah pasal 223 dan 224 mengenai larangan penyerangan terhadap harkat martabat presiden dan wakil presiden. Dua pasal tersebut mengancam orang yang menghina presiden dengan hukuman maksimal 3,5 tahun dan 4,5 tahun penjara.

Selain pasal penghinaan presiden, beberapa kelompok sipil juga menyoroti pasal-pasal yang memidanakan makar, seperti pasal 195, 196, dan197. Berkaca dari peristiwa reformasi 1998 dan akhir-akhir ini, pasal itu dianggap anti-demokrasi.

Pada Mei 2019, Bambang Soesatyo, Ketua DPR menerangkan bahwa keberadaan RKUHP sangat penting sebagai kodifikasi hukum di Indonesia. Dalam RKUHP itu, kata dia, akan mengatur perbuatan-perbuatan pidana atau apa saja yang dinilai sebagai perbuatan jahat dan mengatur berat ringannya hukuman.

“Dan RKUHP dipakai sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menentukan kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Bamsoet menyebutkan proses pembahasan RKUHP di DPR sudah sesuai dengan Tata Tertib dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bamsoet mengaku Panitia khusus (Pansus) RKUHP telah memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk menyampaikan aspirasi di DPR terkait revisi aturan tersebut.

“Pansus RKUHP telah memberikan ruang bagi masyarakat secara terbuka untuk menyampaikan aspirasinya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum,” ucap dia.

Bamsoet menyarankan bahwa pembahasan RKUHP di DPR sudah dilaksanakan secara transparan supaya dapat diakses oleh warga masyarakat.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190918211445-12-431761/pakar-pidana-rkuhp-bentuk-arogansi-politikus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *