MUI Minta Pemerintah Sisihkan Anggaran untuk Sertifikasi Produk Halal UMKM

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah bersedia untuk menyisihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membiayai kewajiban sertifikasi produk halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pasalnya, biaya sertifikasi produk halal sering memberatkan UMKM. Sedangkan mulai 17 Oktober 2019 ada kewajiban untuk sertifikasi halal.

Lukmanul Hakim, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat sekaligus Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI menyebutkan pemerintah perlu terlibat dalam pembiayaan sertifikasi halal untuk produk UMKM karena mereka harus merogoh kocek hingga Rp2,5 juta per unit.

“Angka itu tetap berat untuk UMKM, makanya kami berharap pemerintah masuk terlibat di dalam sertifikasi halal bagi produk UMKM karena setidaknya bisa menyelesaikan masalah pembiayaan ini,” ungkap Lukmanul, Sabtu (21/9).

Lebih lanjut, ia menganggap pemerintah perlu untuk memberi suntikkan APBN sebagai insentif bagi sektor UMKM. Sebab, sektor ini kerap menopang kurang lebih 60 persen ekonomi Indonesia.

“UMKM itu kan tulang punggung ekonomi Indonesia,” ungkap dia.

Di sisi lain, ia yakin bantuan keuangan negara dapat mempercepat implementasi sertifikasi halal produk UMKM. Sebab, produk UMKM yang memiliki sertifikat halal baru sekitar 20 persen dari 11.249 perusahaan yang sudah mengantongi sertifikasi halal pada 2018.

“Selama ini (UMKM yang bersertifikasi halal) sudah beberapa, tapi jumlahnya tidak banyak karena sifatnya masih voluntary (sukarela), belum mandatory (wajib) seperti penerapan nanti,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan semua produk, termasuk hasil produksi UMKM wajib memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019. Sukoso selaku Kepala BPJPH Kementerian Agama mengatakan kewajiban ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, BPJPH terus melakukan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai organisasi islam di dalam negeri.

“Kami juga menggandeng perguruan tinggi, misalnya dengan Mathlaul Anwar ini melalu halal center yang bisa memfasilitasi UMKM mendapat sertifikat produk jaminan halal,” ujar Sukoso.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190921212117-92-432623/mui-minta-pemerintah-bantu-sertifikasi-produk-halal-umkm

Photo by rawpixel.com from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *