Mimpi Investasi Jokowi Dianggap Dijegal Revisi UU KPK

Enny Sri Hartarti seorang Peneliti Senior INDEF menilai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) memiliki potensi untuk membuat peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia melorot.

Enny menerangkan revisi UU KPK akan memberikan ruang permainan kekuasaan besar dalam ketidakpastian perizinan yang akan menghambat investasi untuk masuk ke Indonesia

“Karena ada ruang permainan kekuasaan, pemegang kekuasaan yang menentukan perizinan jadi berpotensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Itu sangat besar,” ungkap Enny, Rabu (18/9).

Menurut dia, selama ini tindakan KPK dalam melakukan penyadapan terhadap pejabat publik mengurangi peluang mereka dalam mempermainkan kekuasaannya.

“Nah kalo kewenangan ini kemudian oleh publik dinilai terjadi pelemahan, maka ini yang kami khawatirkan akan menyurutkan minat investor,” terang Enny.

Lebih lanjut ia menyebutkan para investor akan melihat semakin tidak ada kepastian hukum, yang kemudian akan menjadi penyebab surutnya minat investor terhadap indonesia.

Peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia sendiri dalam rentang waktu 10 tahun terakhir meningkat signifikan dari angka 129 pada 2009 hingga kini berada pada angka 73 atau naik satu angka ketimbang pada tahun sebelumnya.

Terakhir kali, Indonesia mengalami penurunan pada peringkat EODB di tahun 2014, yaitu pada peringkat 120 setelah pada tahun sebelumnya berada pada tingkat 116.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190918231449-532-431774/revisi-uu-kpk-dinilai-menjegal-mimpi-investasi-jokowi

Photo by Brett Sayles from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *