Menteri Ketenagakerjaan Jamin Buruh Asing Tidak akan Membanjiri NKRI

Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan menjamin Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak akan membanjiri Indonesia walaupun pemerintah telah memperlebar ‘karpet merah’ bagi mereka.

Tambahan ‘karpet merah’ tersebut tertera dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 mengenai Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

“Kalau mau melihat itu berdampak besar tidak, lihat saja jumlahnya. Kenaikan TKA kalau dibandingkan dari tahun ke tahun masih seperti itu saja, tidak ada istilahnya lonjakan,” ungkapnya, Rabu (18/9).

Ia mengaku dalam lima tahun terakhir data TKA tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga hari ini, lanjut ia, angkanya masih berada di bawah 100 ribu orang.

Ia meyakini kondisi tersebut tidak akan banyak berubah setelah penerbitan aturan baru.

“Yang paling inti adalah masalah TKA di Indonesia itu masih sangat amat terkendali. Kalau mau lihat, lihat saja datanya,” sambungnya.

Tidak hanya itu, ia juga memastikan perluasan jabatan TKA tak akan mengancam posisi tenaga kerja lokal, sekaligus tidak mempersempit peluang kerja bagi para pekerja lokal.

Ia kembali menerangkan penambahan jabatan telah menyesuaikan dengan perkembangan industri tenaga kerja. Sebagai contoh, lanjutnya, kemunculan sektor e-commerce yang belum difasilitasi sebelumnya.

Tidak hanya itu, perubahan aturan bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan bagi para TKA. Sebelumnya, buruh asing memerlukan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sebelum meminta izin kerja ke Kemenaker, sehingga prosesnya menjadi lebih panjang.

“Nah ini yang kemudian disederhanakan. Kalau dulu orang mau urus izin TKA di sektor pendidikan, kan berarti harus nunggu rekomendasi dari Mendikbud. Kalau sekarang tinggal tanya Pak Mendikbud TKA yang Anda bolehkan di sektor pendidikan apa saja jabatannya,” terangnya.

Meskipun jabatan TKA bertambah, ia memastikan pengendaliannya tidak akan kendor. Pengendalian itu diwujudkan melalui persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA sebelum dapat bekerja di Indonesia.

Selain itu, pengendalian juga dilakukan melalui pengawasan rutin dan mendadak oleh pemerintah dan juga pengawasan dari masyarakat.

Untuk diketahui pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing menambah jumlah jabatan yang dapat diduduki buruh asing dari yang awalnya hanya 66 menjadi 181.

Kelahiran aturan baru ini menghasilkan sejumlah kontra terutama dari kalangan pekerja. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan gugatan akan dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam dua atau tiga minggu ke depan.

“Tidak hanya PTUN tapi ke MA. PTUN untuk administrasinya, MA untuk isi materi keputusan menterinya,” ungkap dia.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190918142159-92-431581/keran-dibuka-menaker-jamin-buruh-asing-tak-akan-banjiri-ri

Photo by rawpixel.com from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *