Jokowi Diminta Komnas HAM Pikir Ulang Teken RKUHP

Komnas HAM meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Choirul Anam selaku Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian, menyebutkan beberapa pasal di dalam RKUHP masih bermasalah.

“Menurut kami (Komnas HAM), bijak kalau ini ditunda dan diperbaiki, tidak segera disahkan. Kalau memang ini segera dijadwalkan di DPR, kami juga berharap presiden (Joko Widodo) tidak segera menandatangani,” ungkap Choirul dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9).

Choirul mengucapkan RKUHP versi 15 September 2019 masih meninggalkan persoalan. Pertama, ucap dia, paradigma RKUHP berbeda dengan prinsip HAM menurut hukum internasional.

Misalnya dalam konteks pelanggaran HAM berat, seharusnya kejahatan itu bukan dibebankan kepada perorangan. Choirul menyebut pelanggaran HAM berat dihasilkan oleh kekuasaan atau kebijakan yang sah atau tidak di mana korbannya adalah masyarakat sipil.

“Paradigma dalam KUHP yang baru ini meletakkan pelanggaran HAM berat menjadi kejahatan perorangan. Itu serius sekali salahnya,” ungkap dia.

Choirul mengatakan elemen dari kejahatan pelanggaran HAM berat tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa. Sebab menurutnya kejahatan itu harus dipertanggungjawabkan oleh pembuat kebijakan.

“Oleh karena itu, pelanggaran HAM berat tidak bisa disamakan dengan pemidanaan pada tindak pidana biasa,” papar Choirul.

Tidak hanya pasal pelanggaran HAM berat, RKUHP juga belum dapat memberikan kepastian hukum karena memuat frasa-frasa yang menimbulkan multitafsir atau masih ada ruang yang tidak memungkinkan kepastian hukum.

“Misalnya frasa-frasa dalam delik-delik keagamaan, yakni terkait ‘perasaan’, ‘menimbulkan kegaduahan’, dan frasa-frasa dalam living low,” kata dia.

Selanjutnya, Choirul mengutarakan penerapan fungsi hukum pidana ‘ultimatum remidium’ dalam RKUHP masih kurang tepat dalam sejumlah pasal. Banyak masalah sosial yang seharusnya dapat menggunakan penghukuman lain namun justru dikenakan sanksi pidana.

“Hal ini seolah bertolak belakang terhadap beberapa jenis tindak pidana terkait pelanggaran HAM berat, nerkotika, terorisme, dan pencucian uang yang justru mengalami pengurangan pemidanaan,” ungkap Choirul.

Lebih dari itu, Choirul kembali meminta pengesahan RKUHP ditunda dan dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang masih memiliki masalah supaya penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat mampu mencegah meningkatnya angka pelanggaran.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919190655-32-432085/komnas-ham-minta-jokowi-pikir-ulang-teken-rkuhp

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *