Belanja Gaji dan Operasional Memakan Lebih dari 75 Persen APBD

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mendapati adanya inefisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD).

Tidak tanggung-tanggung, inefisiensi ini lebih dari 75 persen dari total keseluruhan anggaran APBD.

“Kami masih melihat adanya inefisiensi belanja daerah. APBD itu lebih dari 75 persen habis untuk belanja gaji dan operasional sehingga pembangunan daerah menjadi kurang,” ungkap Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Sri Mulyani merinci, porsi belanja pegawai di dalam APBD berada di kisaran 36 persen. Kemudian, penggunaan anggaran untuk belanja yang sifatnya bukan investasi, seperti perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa yang kurang lebih sebesar 13,4 persen. Ditambah belanja jasa kantor menyentuh angka 17,5 persen.

Selain itu, 398 Pemerintah Daerah ( Pemda) telah memberikan tunjangan tambahan kepada ASN daerah. Bahkan, pemberian tunjangan tambahan itu kerap kali tidak dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan.

“Dan besarnya tunjangan pendapatan tambahan ini sangat bervariasi antar daerah ke daerah,” ungkap dia.

Padahal sebut wanita yang kerap disapa dengan Ani ini, Pemda masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.

Dampak dari inefisiensi ini adalah sumber daya manusia (SDM) di daerah belum mampu berkompetisi secara baik. Pun bangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat ujung-ujungnya bergantung pada Pemerintah Pusat.

“Bangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, Pemda sangat tergantung kepada pusat. Ya karena tadi, APBD-nya habis hanya untuk belanja pegawai dan belanja-belanja rutin termasuk berbagai tunjangan kepada ASN,” ungkap dia.

Lebih parahnya lagi, Pemda tidak memiliki inisiatif untuk mengajukan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang keseluruhan modal sahamnya dimiliki oleh NKRI melalui Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dijabarkan oleh Ani, rasio Pemda yang mengajukan pinjaman untuk infrastruktur ke PT SMI hanya sebesar 16 persen.

Padahal Ani menilai, banyak Pemda yang mempunyai APBD yang sanggup untuk membayar kembali utang tersebut.

“Jadi artinya Pemda itu lebih baik nunggu. Enggak usah bangun daripada dia harus pinjam ke PT SMI untuk bisa mempercepat pembangunan di daerahnya. ‘kita nunggu aja sampai nanti APBN mungkin ngasih’,” ucapnya.

“Dan makanya Pemda lebih giat melakukan lobi ke pemerintah, ke DPR, DPD, dan ke Kemenkeu daripada mencari solusi. Padahal bisa membangun melalui KPBU atau pakai pinjaman yang bisa dicicil kembali oleh APBD-nya,” lanjut Menkeu.

 

Sumber: ¬†https://money.kompas.com/read/2019/09/18/183400726/sri-mulyani–lebih-dari-75-persen-apbd-habis-untuk-belanja-gaji-dan?page=all

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *