Bebas Bersyarat Koruptor dipermudah Pemerintah dan DPR

Komisi Hukum DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna dalam waktu dekat. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (17/9) malam.

Salah satu poin strategis yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam Revisi UU Pemasyarakatan itu adalah kemudahan pembebasan bersyarat untuk narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme.

Erma Ranik selaku Wakil Ketua Komisi III mengucapkan revisi UU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Konsekuensinya, pemerintah dan DPR menyepakati penerapan kembali PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemberian pembebasan bersyarat.

“Kami berlakukan PP Nomor 32 Tahun 1999 yang berkorelasi dengan KUHP,” ungkap Erma.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur tentang prasyarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat. Salah satu syaratnya ialah bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk ikut membongkar tindak pidana yang dilakukannya alias bertindak sebagai justice collaborator.

Selain itu, dalam Pasal 43B ayat (3) PP 9/2012 itu mensyaratkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan remisi.

Sedangkan, PP Nomor 32 Tahun 1999 yang akan kembali dijadikan acuan dalam RUU Pemasyarakatan ini tidak mencantumkan persyaratan tersebut.

PP 32/1999 itu hanya menyatakan remisi dapat diberikan kepada setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik.

Lebih jauh, Erma memaparkan berlakunya kembali PP Nomor 32 tahun 1999 dalam RUU Pemasyarakatan menjadikan pemberian pembebasan syarat tergantung pada vonis hakim pengadilan.

“Jadi pengadilan saja. Kalau vonis hakim tidak menyebutkan bahwa hak anda sebagai terpidana itu dicabut maka dia berhak untuk mengajukan itu,” ungkap dia.

Erma mengatakan hal tersebut sudah sejalan dengan asas hukum pidana dalam konteks pembatasan hak.

Menurut asas hukum pidana, hak seorang warga negara hanya dapat dicabut atau dibatasi oleh dua hal, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190918095852-32-431465/dpr-dan-pemerintah-sepakat-permudah-bebas-bersyarat-koruptor

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *