Bahas RKUHP, Jokowi Gelar Rapat Konsultasi dengan DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Senin (23/9). Rapat yang dihelat di Istana Merdeka juga dihadiri para pimpinan fraksi dan komisi DPR.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan sebelum rapat bersama dengan pimpinan DPR, Jokowi akan lebih dahulu melakukan rapat bersama menteri dan jajarannya.

“Belum tau (mau bahas apa dengan pimpinan DPR), ini lagi mau rapat,” ucap Moeldoko sebelum mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dikonfirmasi terpisah, Masinton Pasaribu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan pimpinan DPR bakal melakukan raapt konsultasi dengan Jokowi.

Masinton menyebutkan rapat konsultasi akan membahas sejumlah rancangan undang-undang yang sedang dibahas bersama, salah satunya adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Membahas beberapa rancangan undang-undang yang sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Salah satunya RKUHP,” ungkap Masinton melalui pesan singkat.

Penolak RKUHP Diminta ke MK

Sementara itu, Zulkifli Hasan selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berharap rapat konsultasi sepakat untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Bisa disepakati sehingga ada prestasi ya,” ungkap Zulhas di Gedung DPR, Jakarta (23/9).

Ketua Umum Partai Manat PAN itu mengaku semua pihak tak mungkin setuju dengan RKUHP. Maka dari itu, ia menyarankan kepada pihak yang menolak untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

“Menurut saya nanti kan bisa digugat ke MK (atau) MA kan bisa revisi gitu, tapi kita punya dulu UU yang namanya made in Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP. Ia menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly untuk menyampaikan sikap tersebut ke DPR.

Jokowi menyatakan sikapnya itu usai mencermati masukan dari kalangan yang keberatan. Jokowi lalu meminta pembahasan RKUHP dilanjutkan anggota DPR periode 2019-2024.

Ia pun juga berharap anggota DPR memiliki sikap yang sama, karena masih banyak keberatan di masyarakat terkait beberapa pasal dalam RKUHP. Jokowi mengatakan materi-materi kontroversial setidaknya 14 pasal dalam RKUHP.

 

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190923123213-20-432945/jokowi-gelar-rapat-konsultasi-dengan-dpr-bahas-rkuhp

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *