Status ASN Denny Indrayana dipertanyakan Tim Hukum Jokowi

Ade Irfan Pulungan, Tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin balik mempertanyakan status Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno.

Hal ini merespon dalil tim hukum Prabowo-Sandi yang mempertanyakan jabatan Ma’ruf di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah ketika mengikuti pilpres.

“Saya juga mempertanyakan status salah satu anggota tim kuasa hukum yang hari ini masih saya duga berstatus sebagi ASN/PNS, Denny Indrayana,” ungkap Ade di posko pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (11/6).

Ade mengatakan Denny masih memiliki status sebagai dosen di salah satu universitas di Yogyakarta. Hal ini ia ketahui dari penjelasan rektor universitas yang menyebutkan Denny berstatus sebagai dosen non aktif.

Sedangkan dalam UU Advokat, kata dia, telah mengatur bahwa seorang advokat tidak boleh berstatus sebagai ASN/PNS.

“Artinya kan masih terdaftar namanya (sebagai dosen). Di dalam UU Advokat tidak boleh dan itu sanksi hukumnya pidana loh,” ucap dia.

Sementara dengan status Bambang, Ade mengatakan mantan pimpinan KPK tersebut hingga saat ini masih terdaftar sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kalau sebagai TGUPP itu otomatis harus cuti sebagai advokat karena tidak boleh rangkap jabatan,” ungkap Ade.

Dia sendiri terheran-heran dengan langkah tim hukum Prabowo-Sandi yang baru mempertanyakan status Ma’ruf hingga menjadi dalil dalam perbaikan permohonan sengketa pilpres yang diajukan di MK.

Menurut dia, status Ma’ruf itu seharusnya disampaikan sejak awal persyaratan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

“Itu harusnya dikoreksi oleh KPU maupun Bawaslu, apakah bakal calon ini pantas menjadi calon presiden sesuai dengan persyaratan UU. Kenapa baru sekarang? Mungkin mereka mimpi baru sadar ini, baru move on melihat status itu. Baru ketemu di laman websitenya BNI syariah,” ujarnya.

Tim hukum Prabowo-Sandi sebelumnya mempermasalahkan posisi Ma’ruf yang disebut masih memiliki jabatan di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, selama menjadi calon wakil presiden hingga detik ini.

Jabatan Ma’ruf ini disebut telah melanggar Pasal 227 huruf P UU 7/2017 tentang Pemilu yang mewajibkan calon presiden atau wakil presiden tidak memiliki jabatan tertentu di perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon.

Ma’ruf sendiri mengaku bahwa dirinya tidak pernah menjadi pejabat atau karyawan di bank milik BUMN. Ia menegaskan dirinya hanya menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Sebelumnya, KPU juga sempat menanggapi bahwa Partai Gerindra juga mempunyai caleg DPR RI yang memiliki status sebagai pegawai anak perusahaan BUMN. Namun, caleg tersebut disahkan oleh Bawaslu lantaran bekerja di anak perusahaan BUMN. Kasus ini menurut KPU serupa dengan kasus yang dipersoalkan oleh BPN terkait status Ma’aruf.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190611203609-32-402515/tim-hukum-jokowi-balik-pertanyakan-status-asn-denny-indrayana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *