Serapan Anggaran PUPR Baru Menyentuh 19 Persen di Tahun Politik

Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serapan anggaran  hingga Selasa (11/6) baru mencapai Rp23,17 triliun atau sebesar 19,79 persen dari total pagu tahun ini Rp117, 09 triliun.

Serapan anggaran ini masih berada di bawah target serapan anggaran pada Juni 2019 yang sebesar 26,62 persen.

Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR menerangkan masih rendahnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun ini tidak terlepas dari pengaruh perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang diadakan pada 17 April 2019 kemarin. Namun, kendati demikian, ia yakin target serapan anggaran pada Juni tersebut dapat tercapai.

“Karena tahun ini ada tahun politik jadi agak sedikit (serapan), kemudian ada puasa dan libur. Saya kira ini baru awal bulan keenam kami masih yakin prognosisnya masih bisa kami kejar,” ujar nya di Komplek DPR RI, Rabu (12/6).

Detilnya, serapan anggaran pada Sekretariat Jenderal sebesar 32,59 persen senilai Rp173,99 miliar, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 23,46 persen senilai Rp9,41 triliun, Inspektorat Jenderal sebesar 35,33 persen senilai Rp35,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 9,36 persen senilai Rp2,1 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 22,33 persen senilai Rp9,82 triliun, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebesar 13,62 persen senilai Rp1,06 triliun.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 29,58 persen senilai Rp166,11 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebesar 27,14 persen senilai Rp146,79 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar 18,93 persen senilai Rp43,16 miliar  dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar 34,18 persen senilai Rp136,37 miliar.

Di sisi lain, realisasi pembangunan fisik pada 2019 baru memperoleh 21,18 persen dari target yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR pada Juni 2019 yakni 25,72 persen.

Dengan begitu, masih terdapat selisih antara realisasi dan target pembangunan kurang lebih 4 persen. Ia bilang akan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai target pada Juni tersebut.

“Pokoknya dengan pengawasan, lalu kami akan turunkan semua pekerjaan, tambahan alat, tambahan orang untuk bisa mengejar percepatan menyelesaikan pekerjaan. Karena sudah ada yang kontrak tinggal kami percepat pelaksanaan pekerjaan,” lanjutnya.

Rinciannya, pembangunan fisik pada Sekretariat Jenderal sebesar 30,46 persen, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 25,03 persen, Inspektorat Jenderal sebesar 36,26 persen, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 25,15 persen, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebesar 13,08 persen, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 8,77 persen.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 30,45 persen, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebesar 28,93 persen, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar 19,41 persen dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar 36,67 persen.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190612145921-532-402704/tahun-politik-serapan-anggaran-pupr-baru-capai-19-persen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *