Kemenhub Batal Larang Diskon Tarif Ojol Lantaran Tak Memiliki Wewenang

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) batal melarang promo atau diskon ojek online (ojol). Sebelumnya, Kemenhub sempat menyebutkan rencana larangan diskon ojol untuk menghindari ‘predatory pricing‘ atau pemasangan tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing dalam bisnis tersebut.

Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan menyebutkan kebijakan terkait diskon tarif hendaknya melalui usulan dari pemangku kepentingan (stakeholder) ojol.

“Promo kalau memang nanti ada usulan baru kami bahas, baru kami bahas. Itu adalah usulan dari stakeholder bukan kami yang mau atur-atur,” ungkap dia di Kompleks DPR, Rabu (12/6).

Dihubungi secara terpisah, Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menerangkan bahwa pembatalan larangan tersebut dilakukan karena Kementerian Perhubungan memang tidak memiliki wewenang dalam mengatur diskon tarif ojol. Kewenangan mengatur berada di tangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Kalau tadinya begini, aturan itu rencana di regulasi kami. Tetapi setelah diskusi dengan KPPU bahwa kami sudah tentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah sudah benar demikian, tapi kalau diskon bukan diatur di ranah kami. Sementara demikian, tidak akan mengatur (diskon ojol) karena ternyata itu bukan ranah kami,” terangnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menerangkan pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah pihak yaitu KPPU, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait diskon tarif ojol sebelum Lebaran 2019 lalu.

Hasilnya, KPPU menyebutkan bahwa rezim angkutan umum tidak mengenal diskon, namun hanya sebatas tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana diatur oleh Kemenhub.

Bahkan, lanjutnya, KPPU menyampaikan kalau ada potensi persaingan tidak sehat akibat diskon tidak boleh didiamkan begitu saja. Namun, ia menyatakan pengaturan diskon tersebut merupakan wewenang KPPU.

“Kalau bicara diskon kami terlampau jauh dari kewenangan KPPU. Kalau dari keduanya ada yang tidak fair dari persaingan usaha, nanti KPPU yang akan menyemprit,” terang dia.

Ia menegaskan wewenang dari Kementerian Perhubungan hanya sebatas dalam hal pengaturan tarif. Hal tersebut bertujuan demi menjaga keberlangsungan bisnis ojol.

“Tarif saja yang kami atur,” ungkap dia.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan (Menhub) sebelumnya. Menhub menyatakan akan membuat regulasi terkait larangan penerapan diskon untuk semua jenis transportasi online, baik untuk jenis ojol maupun taksi online.
Nantinya regulasi akan berbentuk surat edaran atau peraturan menteri

“Diskon, saya sampaikan bahwa yang namanya tarif online itu harus equilibrium equality. Jadi dengan equal ini maka kami minta tidak ada diskon-diskonan, diskon langsung maupun tidak langsung,” ungkap Budi di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Selain itu, bahkan Budi Setiyadi menyebut sedang merancang skema pengganti diskon yang bisa diimplementasikan oleh ojol. Hal ini agar aplikator ojol tidak kehilangan kesempatan untuk menarik konsumen.

Ia mengaku pihaknya sadar bahwa ojol harus melakukan strategi marketing(pemasaran) supaya tetap diminati oleh masyarakat. Dalam hal ini, Kemenhub akan ikut campur dalam penentuan strategi tersebut.

“Jadi jangan pakai diskon-diskon lah, kalau marketing mungkin bisa hanya sekadar naik ojek satu kali gratis setelah naik ojek 10 kali,” ungkap Budi, Selasa (11/6).

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190613055722-92-402881/tak-punya-wewenang-kemenhub-batal-larang-diskon-tarif-ojol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *