Agar Izin Taksi Online Murah, Menhub Ajukan Revisi Aturan PNBP

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku akan mengajukan usul revisi aturan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya, supaya biaya izin angkutan sewa khusus (ASK) untuk taksi online bisa lebih murah.

Hal tersebut dilakukan menanggapi keluhan para pengemudi taksi online yang terkendala biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ketika mengurus izin ASK.

Biaya PNBP itu dianggap cukup tinggi untuk pengemudi perorangan dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), khususnya di kawasan Jabodetabek.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan dikatakan bahwa biaya PNBP badan usaha ditetapkan sebesar Rp5 juta.

“Persoalan yang sedikit dikeluhkan mitra UMKM adalah izin usaha transportasi sesuai dengan PNBP sekitar Rp5 juta,” ungkap Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Kamis (13/6).

Selama ini pengemudi yang mengajukan izin dikenai tarif PNBP sesuai dengan kategori badan usaha. Pasalnya, belum terdapat kategori khusus untuk angkutan sewa khusus. Harapannya, aturan direvisi supaya terdapat kategori baru izin angkutan sewa khusus untuk UMKM.

“Kami mulai mengusulkan ke Kemenkeu melalui Sekjen ada perbedaan pengurusan izin transportasi badan usaha dan perorangan. Ini masih dalam proses dan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat,” terangnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Christiansen Ferary Wilmar selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Driver Online (ADO) mengeluhkan biaya PNBP yang tinggi. Oleh sebab itu, dia memberikan usul biaya untuk UMKM seharusnya di bawah nominal untuk badan hukum.

“Karena dalam PP 15 belum mengatur, ia cuma mengatur PNBP untuk badan hukum, yakni PT dan koperasi. Makanya kami disini mengusulkan sejak dari awal sebetulnya untuk UMKM harganya harusnya di bawah dari badan hukum,” ungkapnya.

Sistem Perizinan Tak Sinkron

Tidak hanya tingginya biaya PNBP, ia juga mengeluhkan soal sistem perizinan di Dinas Perhubungan daerah yang masih berbeda dengan sistem perizinan pusat.

Menurutnya, sistem perizinan yang tidak sinkron antara pusat dengan daerah ini menjadi kendala utama pemberlakuan PM 118 secara utuh.

“Kenapa akhirnya kami agak kecewa dengan pemerintah karena di batas waktu yang sudah ditentukan ini, ternyata justru pemerintah yang belum siap. Makanya di rapat tadi kami suara bulat mengatakan harus diberikan waktu, yang dibenahi dulu adalah pemerintahnya supaya perizinan ini sesuai dengan PM 118,” tambahnya.

Merespon hal tersebut, Budi mengatakan akan merilis surat imbauan kepada seluruh Dinas Perhubungan di daerah untuk mengacu kepada PM 118 terkait dengan masalah perizinan.

Dengan begitu, diharapkan terdapat keseragaman antara pengaturan perizinan di pusat dan daerah.

“Hal yang harus ditindaklanjuti terkait keseragaman di bawah (daerah) terkait perizinan. Hari ini kami konsolidasi dengan Dinas Perhubungan dan BPTJ bahwa yang kami pedomani adalah yang di PM 118 dan kami akan keluarkan surat imbauan,” ungkap dia.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190613155015-92-403086/menhub-ajukan-revisi-aturan-pnbp-agar-izin-taksi-online-murah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *