PPATK Telusuri Aliran Uang yang Mencurigakan di Pemilu 2019

Kiagus Ahmad Badaruddin selaku Kepala Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Keuangan (PPATK), mengungkapkan pihaknya tengah menelusuri laporan transaksi keuangan yang mencurigakan pada Pemilu 2019.

Badaruddin mengungkapkan terdapat banyak laporan aliran keuangan yang janggal pada Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Badaruddin setelah menghadiri acara buka puasa bersama di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/5).

“Bahwa ada laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, tapi itu sifatnya laporan dari pihak pelapor. Dalam hal ini, penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa barang ataupun jasa yang lainnya,” terang Badaruddin.

Badaruddin, menyebutkan pihaknya telah menyerahkan laporan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Paling tidak, kata dia, ada belasan laporan kejanggalan transaksi selama ajang Pemilu 2019.

Namun, sambung badar, pihaknya harus menguji laporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut. PPATK akan menguji apakah laporan tersebut masuk dalam unsur tindak pidana atau tidak.

“Ada beberapa yang sudah diserahkan ke Bawaslu. Angkanya tuh saya lupa, sekitar belasan kali ya, baru kebanyakan tuh pemilihan legislatif,” ungkap Badaruddin.

“Itu perlu diuji lagi apakah terjadi peristiwa hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi, kalau kami‎ melakukan penelusuran, di situ kami sampaikan kepada Bawaslu atau nanti kepada pihak kepolisian. Nanti para penyidik lah yang melengkapi,” papar dia.

Sebelumnya, Badruddin menekankan PPATK terus mengawasi aliran transaksi selama masa kampanye Pemilu 2019 berjalan. Termasuk soal sumbangan dana kampanye yang diterima peserta Pemilu 2019, baik peserta pileg maupun pilpres.

Selain itu, PPATK juga mengawasi soal penyebaran bahan kampanye yang tidak berupa uang. Seperti kaos, topi, stiker dan lain sebagainya yang boleh dilakukan peserta pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Para peserta pemilu tidak diperbolehkan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Menurut UU Pemilu, pihak asing yang dimaksud yaitu pemerintahan negara lain, lembaga swadaya negara lain, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing.

Semua pengeluaran dan pemasukan tim kampanye harus dicatat. Nantinya, catatan tersebut harus diserahkan kepada Komisi pemilihan Umum (KPU) untuk diteliti lebih lanjut.

Sebelumnya itu, akuntan publik juga akan turut memeriksa laporan pemasukan dan pengeluaran peserta pemilu selama masa kampanye.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190517212902-12-395915/ppatk-ungkap-kejanggalan-aliran-uang-di-pemilu-2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *