Pasien Cuci Darah Protes Lantaran BPJS Kesehatan Putus Kontrak RS

Pemutusan kontrak kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan beberapa rumah sakit yang memiliki unit hemodialisa atau fasilitas cuci darah disebut berdampak pada pasien cuci darah di DKI Jakarta.

Tony Samosir selaku Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyebutkan BPJS Kesehatan baru saja menghentikan kontrak kerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Asri, Jakarta Selatan.

Khusus di rumah sakit tersebut, terdapat 35 pasien yang mengeluh kebingungan tidak bisa mendapatkan fasilitas cuci darah seperti biasanya.

“Ada ratusan pasien yang kena imbas, ini untuk DKI Jakarta saja. Kalau di Siloam Asri ada 35 pasien. Belum rumah sakit lainnya,” ungkap Tony kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/5).

Menanggapi hal ini, Tony mengaku telah menghubungi manajemen BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Ia sudah menerima jawaban dari pihak dari BPJS Kesehatan bahwa lembaga tersebut menjanjikan ada kebijakan khusus kepada pasien cuci darah.

“Dari Kementerian Kesehatan sedang dilakukan upaya melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar pemutusan tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada pasien yang akan menyangkut keselamatan dan nyawa pasien,” ungkap Tony.

Namun, secara keseluruhan belum ada hasil yang positif dari komunikasi yang dilakukan oleh Tony dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Langkah selanjutnya, komunitas pasien cuci darah ini akan mendesak Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memanggil Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS Kesehatan supaya persolan ini segera usai.

“Walau pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit bersifat sementara, tapi bila dilakukan dalam jumlah banyak akan menimbulkan bencana kemanusian,” terang Tony.

Dihubungi terpisah, M Iqbal Anas Ma’ruf selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan menyebutkan pemutusan hubungan kerja sama dilatarbelakangi oleh persoalan status akreditasi.

Sejak Januari hingga April 2019, BPJS Kesehatan telah memutus kerja sama dengan sebanyak 52 rumah sakit.

“Pemutusan kontrak kerja sama semata untuk kepentingan dan keselamatan pasien,” ucap Iqbal.

Namun, pemutusan tersebut bukanlah keputusan yang mendadak. Iqbal menyebutkan sebelumnya sudah proaktif menyampaikan bahwa ada sejumlah rumah sakit yang masa akreditasinya akan habis pada Mei dan Juni 2019, sehingga pasien diminta untuk mengakses rumah sakit lain yang akan menjadi penggantinya.

“Rujukan by online dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, muncul nanti rumah sakit yang kerja sama yang bisa dipilih sesuai kebutuhan medis pasien,” ungkap dia.

Artinya, pasien tidak perlu takut karena tetap bisa mendapatkan fasilitas cuci darah. Hanya saja, rumah sakitnya pindah.

Iqbal menerangkan bahwa akreditasi adalah syarat wajib untuk rumah sakit yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

Menurut catatan BPJS Kesehatan, terdapat 482 rumah sakit yang masa berlakunya akan habis pada Januari hingga Desember 2019.

Jika ratusan rumah sakit itu tidak memperpanjang masa akreditasinya, maka terpaksa BPJS Kesehatan menghentikan kerja samanya dengan rumah sakit itu.

“Jumlahnya akan menurun kalau sebelum tanggal akreditasinya habis sudah diprpanjang (oleh rumah sakit),” tandas Iqbal.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190502204713-78-391510/bpjs-kesehatan-putus-kontrak-rs-pasien-cuci-darah-protes

Foto: https://www.pexels.com/photo/computer-desk-laptop-stethoscope-48604/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *