BKPM Sebut untuk Masuk Investor Asing Tunggu Pelonggaran Investasi

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tren pertumbuhan investasi akan kembali menggeliat seusai pemilihan umum 2019. Bahkan, diprediksi pertumbuhan investasi mampu melebihi 12 persen setelah pemilu 2019.

Meskpun begitu, Thomas Lembong selaku Kepala BKPM mengucapkan pertumbuhan investasi ini belum tentu langsung terjadi di tahun 2019. Bisa jadi pertumbuhan terjadi pada 2020 setelah kepercayaan diri investor baru terhadap reformasi yang dilaksanakan pemerintahan baru muncul.

Menurutnya, salah satu reformasi kebijakan yang dapat menumbuhkan realisasi investasi adalah pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI). Pelonggaran tersebut merupakan isu yang kerap ditanyakan para investor kepada BKPM.

Investor asing sudah bersiaga masuk ke Indonesia jika investasi di Indonesia dilonggarkan.

“Tentunya metode yang mudah untuk menggenjot pertumbuhan investasi adalah pelonggaran DNI. Ini sering sekali ditanyakan kepada BKPM,” papar Thomas, Selasa (30/4).

Kemudian Thomas mengambil contoh pembukaan DNI di sektor distribusi film dan bioskop melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Menurutnya, aliran modal asing pada sektor ini meningkat dengan pesat bahkan dengan pertumbuhan hingga 20 persen per tahun setelah dilonggarkan.

Sektor lain  yang menurut ia dapat menyumbang pertumbuhan investasi besar adalah pendidikan tinggi. Berkaca pada Malaysia dan Vietnam, pembukaan sektor pendidikan tinggi yang lebih luas, mampu menarik minat investor luar negeri.

Tidak hanya itu, pembukaan investasi pendidikan tinggi juga sanggup mendatangkan devisa dari mahasiswa yang berasal dari luar negeri.

Sesuai dengan Perpres DNI, kepemilikan asing di bidang pendidikan tinggi dibatasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di dalam UU tersebut, asing tidak dilarang untuk membuka perguruan tinggi di Indonesia asal mendapatkan izin dari pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin pemerintah, dan mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan dari warga negara Indonesia.

“Dengan ini, juga bisa menghemat devisa dari mahasiswa Indonesia yang selama ini belajar ke luar negeri,” sambung dia.

Thomas menilai, saat ini investor optimistis bahwa calon presiden petahana Joko Widodo akan meneruskan pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, investor juga optimistis pemerintah sanggup melakukan reformasi ekonomi yang tidak main-main.

Sentimen akan terpilihnya kembali Jokowi juga tampak sehari seusai pilpres 2019 berlangsung tanggal 17 April lalu. Kala itu, nilai tukar rupiah hampir keluar dari zona Rp14 ribu per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memasuki zona hijau.

“Dengan kelanjutan (pemerintahan), tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi besar. Kalau reformasi besar di 2019, semakin cepat semakin baik. Rebound investasi bisa terjadi di 2019. Kalau tidak ada kemajuan berarti mungkin investasi akan rebound 2020,” sambungnya.

BKPM mencatat realisasi investasi di kuartal I 2019 tumbuh 5,3 persen atau sebesar Rp195,1 triliun ketimbang capaian pada tahun sebelumnya yaitu Rp185,3 triliun.

Pada kuartal II 2018, mulai terjadi pertumbuhan investasi yang melemah dengan angka 3,1 persen. Kemudian angka ini mencatat pertumbuhan negatif 1,6 persen di kuartal III dan naik kembali di kuartal IV sebesar 3,34 persen.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430133058-532-390825/bkpm-investor-asing-tunggu-pelonggaran-investasi-untuk-masuk

Photo by rawpixel.com from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *