AHY Saran Sengketa Terkait Pilpres Dibawa ke MK

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Komandan Kogasma Partai Demokrat menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

AHY juga menghimbau supaya semua pihak menunggu hasil penghitungan suara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diumumkan pada 22 Mei 2019 mendatang.

“Kalau pun masih ada yang belum menyatakan sepakat dengan hasil tersebut kan masih tersedia ruang juga. Ada proses yang bisa dilalui tiga hari setelah tanggal 22 (Mei) tersebut bisa melakukan gugatan kepada MK. Tentunya disertakan bukti juga yang memperkuat gugatan itu,” ungkap AHY di Bogor, Rabu (15/5).

Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menyebutkan bahwa partainya sejak 17 April menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan KPU.

Ia juga menyadari bahwa dalam setiap pesta demokrasi akan selalu ada perbedaan dalam menyikapi hasilnya.

Kendati demikian, AHY menegaskan bahwa partainya tidak akan terlibat dalam langkah yang berada di luar konstitusi. Menurut ia, Demokrat akan selalu menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi.

“Kami juga mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat atau apalagi tindakan yang inkonstitusional,” ungkapnya.

Bima Arya, Wali Kota Bogor yang juga politikus PAN mengutarakan hal senada. Ia meminta supaya pihak-pihak yang tidak menerima hasil Pilpres 2019 untuk menggugatnya ke MK.

“Kalaupun ada persoalan ya digugat ke MK, kalau bukan hukum berbicara, mau gimana lagi caranya? Jadi kita harus berpegangan pada konstitusi kita, pada undang-undang kita,” ungkap Bima di tempat yang sama.

Setiap permasalahan, menurut Bima, baik itu terkait dugaan kecurangan ataupun hasil Pilpres 2019 yang diselesaikan lewat jalur hukum akan lebih elegan. Ia mengatakan tidak ada cara lain selain membawanya ke MK.

“Harus jalur MK, jalur apalagi selain jalur MK? ya ruangnya itu. Akan elegan kalau semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku,” kata dia.

Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi menuturkan pihaknya tidak akan mengajukan gugatan ke MK terkait hasil Pilpres 2019 karena telah terjadi makar hukum atau pengelabuan aturan.

Makar hukum tersebut kata dia ditandai dengan banyaknya proses hukum yang dialami pihaknya mulai dari pengadangan ketika kampanye hingga kriminalisasi terhadap tokoh BPN.

Tidak hanya makar hukum, distrust atau kehilangan kepercayaan terhadap hukum menjadi alasan kubu Prabowo-Sandi enggan menempuh jalur gugatan ke MK. Maka mengajukan gugatan ke MK pun kata Dahnil menjadi sesuatu yang sia-sia.

“Kita kehilangan distrust proses hukum. Hukum kita seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menentukan, tafsir siapa yang benar siapa yang salah, termasuk terkait dengan ke MK karena distrust itu kami memutuskan (tidak) melakukan gugatan ke MK dan juga terkait masalah yang lain,” ucap dia.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190516005035-32-395278/ahy-saran-sengketa-pilpres-dibawa-ke-mk

Foto: https://www.pexels.com/photo/administration-ancient-architecture-art-208603/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *