Adukan 5 Bentuk Kecurangan Pemilu, BPN Berikan Bukti Berupa Berita Online

Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkap lima bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan oleh pihak paslon dengan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Sebagai buktinya, kubu paslon 02 menyebutkan judul-judul berita online dan melampirkan salinannya.

Hal tersebut diketahui dalam berkas Permohonan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh BPN Prabowo-Sandiaga, Jumat (24/5). Lampiran berkas itu sendiri adalah sebagai alat bukti.

BPN menyebut lima jenis kecurangan tersebut adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, keberpihakkan aparat negara (polisi dan intelijen), pembatasan kebebasan media dan pers, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

“Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan ini semuanya bersifat terstruktur sistematis dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat secara struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia,” ungkap BPN melalui permohonannya.

Kendati demikian, dalam hal bukti BPN tidak bersedia mengungkap lebih dahulu secara detil dalam permohonan itu.

“Pada saatnya, pada sidang pembuktian, kami akan menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil tersebut. Untuk kepentingan permohonan ini, kami tidak akan mengungkapkan secara rinci, satu dan lain hal, untuk menjaga keamanan dan keselamatan alat-alat bukti tersebut,” kata BPN.

Lantaran hal itu, pihak pemohon hanya melampirkan berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran tersebut berdasarkan beberapa berita media online.

Seperti misalnya, dalam hal dugaan keberpihakkan atau ketidaknetralan polisi. Pihak BPN menuliskan judul berita CNNIndonesia.com pada 26 Maret dengan judul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa’.

Selain hal itu, dalam hal dugaan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, pemohon melampirkan berita CNNIndonesia.com pada 7 Januari dengan judul ‘Pose Dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam Tiga Tahun Penjara’.

Berkas permohonan tersebut pun mencantumkan bahwa itu merupakan Bukti P-31 dengan copy terlampir.

Tidak ketinggalan, berita ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi’ (CNNIndonesia, 12 Maret).

Dalam hal dugaan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, BPN melampirkan berita dengan judul ‘Tidak Masalah Jokowi Gaet TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah’ (CNNIndonesia, 24 Agusus 2018), ‘Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan’ (CNNIndonesia, 12 Februari).

Terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program pemerintah, BPN memberikan contoh dengan kebijakan kenaikan gaji PNS yang terjadi setelah penetapan calon.

Berita yang dilampirkan di antaranya adalah berita dengan judul ‘Gaji PNS akan Dinaikkan Mulai April, Januari-Maret Dirapel’ (CNNIndonesia, 7 Desember 2018).

Terkait dugaan pembatasan media dan pers, BPN masih berkukuh bahwa ada tekanan dari penguasa supaya media tidak menyiarkan Reuni 212.

Di samping itu, ada soal pemblokiran situs yang tidak memiliki izin mempublikasikan hitung cepat, jurdil2019.org (berdasarkan bukti berita CNN Indonesia, 2 April).

Selain berita dari CNN Indonesia, pihak pemohon juga telah melampirkan pemberitaan dari  CNBCIndonesia.com, detik.com,  tempo.co, tribunnews.com, kompas.com, liputan6.com, dan lainnya.

Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris TIm Kampanye Nasional (TKN) paslon dengan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, menuturkan bukti dalam sengketa di MK harus merupakan bukti otentik. Misalnya, form C1 dan pernyataan saksi.

“Harus bukti materiil. Itu sesuai dengan pedoman beracara di MK,” ucap dia.

“Tanpa itu maka bukti-bukti tidak memiliki kekuatan hukum apalagi hanya berdasarkan tautan (link) berita,” imbuh Hasto.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyatakan terdapat 51 bukti yang dilampirkan berupa dokumen dan keterangan saksi-saksi.

“Bukti ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan ahli. Baru 51 bukti,” ungkap Bambang di gedung MK, Jumat (24/5).

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190527015637-32-398584/bpn-adukan-5-bentuk-kecurangan-pemilu-buktinya-berita-online

Photo by Kaboompics .com from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *