Ribuan WNI di Sydney Tanda Tangan Petisi Pencoblosan Ulang Lantaran Tidak Bisa Menggunakan Hak Pilihnya

Sebanyak ratusan WNI di Sydney, Australia masih dirundung dengan perasaan kecewa. Pasalnya, ratusan WNI tersebut mau tidak mau harus berstatus golput lantaran tidak mendapat kesempatan untuk mencoblos.

Di Australia, WNI secara serempak menggelar pemilu pada Sabtu, 13 April 2019. Kekecewaan massa yang tidak dapat mencoblos diluapkan di sosial media.

WNI juga banyak yang mengeluhkan soal pelaksanaan pemilu di Sydney di grup Facebook The Rock yang beranggotakan WNI yang tinggal di Australia.

Bahkan, hingga detik ini lebih dari 3.000 WNI telah menandatangani petisi untuk mendesak pemilu ulang di Sydney.

“Kami sudah melaporkan soal ratusan WNI yang tidak bisa mencoblos ke KPU. Apakah akan dilkukan pemilu tambahan atau tidak kami tunggu keputusan KPU pusat,” ungkap Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney Heranudin.

Heranudin mengaku, pihaknya tidak mengantisipasi massa yang akan membludak. Dia memprediksi, lebih dari 400 WNI tidak dapat melakukan pencoblosan karena waktu yang tidak memungkinkan. Ratusan orang yang “dipaksa” untuk berstatus golput ini berstatus daftar pemilih khusus (DPK).

Sejatinya, dalam peraturan pemilu dikatakan bahwa pemilih yang memiliki status DPK berhak mencoblos pada satu jam terakhir atau sebelum pukul 18.00 waktu Sydney.

Namun, faktanya PPLN Sydney tidak dapat menampung lonjakan massa sehingga antrian membludak. TPS Town Hall adalah salah satu TPS yang mengalami lonjakan massa.

“Panitia kewalahan karena satu TPS hanya ada tujuh orang petugas. Antrean di luar ekspektasi kami,” ungkap Heranudin, Minggu (14/4/2019).

Heranudin menambahkan, pihaknya tidak dapat melanjutkan proses pemilu setelah pukul 18.00 Waktu Sydney karena menyewa ruangan di Town Hall hingga pada pukul 20.00.

Dia juga menyebutkan bahwa meski kemarin ratusan WNI tertahan di luar gedung Town Hall, langkah untuk menutup proses pemungutan suara dilakukan melalui musyawarah mufakat antara PPLN, Panwaslu, perwakilan Mabes Polri, saksi dari masing-masing paslon dan saksi parpol.

Melisa, WNI yang melakukan pencoblosan suara di Town Hall menyebutkan, PPLN tidak profesional dalam melakukan tugas.

Dia bercerita, dia tiba di Town Hall pada pukul 16.00 dan kemudian tidak ada kejelasan untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

“Status saya sebenarnya sudah DPT tambahan berdasarkan informasi dari KPU tapi di sistem masih berstatus DPK jadi saya mengantri berjam-jam hingga jam 18.00 tanpa ada kepastian. Panitia di lapangan kurang komunikatif,” ungkap Melisa.

Sebagai gambaran, PPLN di Sydney mengadakan pemilu di lima lokasi yang terdiri dari 18 TPS. Satu TPS disebut mampu menampung 1.300 pemilih.

 

Sumber: https://internasional.kompas.com/read/2019/04/14/15501481/tak-bisa-mencoblos-ribuan-wni-di-sydney-tanda-tangani-petisi-pemilu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *