PSI Dicoret dari Pileg di Dua Daerah Karena Tak Lapor Dana Kampanye

Lantaran tidak membuat laporan awal dana kampanye (LADK) Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret kepesertaan Partai Solidaritas Indonesia  (PSI) dalam pemilu legislatif (pileg) 2019 di beberapa daerah.

Wahyu Setiawan, Komisioner KPU menyebutkan PSI dicoret karena tidak menyerahkan LADK hingga batas waktu yang telah ditentukan, yaitu hingga tanggal 10 Maret 2019.

“Kita batalkan, karena locusnya jelas, di kabupaten mana, kota mana. Tidak ada toleransi kan kita sudah umumkan sebelumnya,” ungkap Wahyu ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (25/3).

KPU mencoret kepesertaan PSI di dua pileg kabupaten, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Bangka Barat.

Menurut catatan KPU, sebetulnya PSI tidak membuat LADK di 49 kabupaten/kota. Tetapi PSI tidak mengajukan caleg di 47 kabupaten/kota lainnya,.

Dengan pencoretan kepesertaan tersebut, otomatis caleg PSI di dua daerah itu tidak lagi bisa terpilih. Jika nantinya memperoleh suara, maka suara tersebut dinyatakan tidak sah dalam rekapitulasi tingkat nasional.

Dihubungi terpisah, Endang Tirtana selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu PSI menyampaikan pihaknya telah menginstruksikan seluruh daerah untuk membuat LDAK.

“Setelah kami konfirmasi, bukan tidak melaporkan, tapi telat melaporkan sesuai batas waktu yang diberikan KPU,” ungkap Endang lewat siarang pers, Senin (25/3).

Endang mengatakan terkait 47 daerah lainnya memang sengaja tidak dibuat laporan dana kampanye. Sebab PSI tak memiliki kepengurusan dan/ atau mengajukan caleg.

Lebih lanjut, ia menyebut PSI menginstruksikan jajaran di Bangka Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk fokus melakukan pemenangan di pileg DPR dan Provinsi.

Tidak hanya PSI, terdapat dua partai lain yang juga mengalami hal yang sama. KPU mencoret PKPI di Kabupaten Serdang Bedagai. PKPI juga tidak membuat LDAK di 105 daerah lainnya.

Sedangkan untuk kepesertaan Partai Berkarya dicoret di pileg Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Lampung Tengah.

11 Partai Tak Lapor Dana Kampanye

Menurut catatan KPU, tidak hanya PSI, Partai Berkarya, dan PKPI, terdapat delapan parpol lain yang tak membuat LDAK. Total ada sebelas partai yang tidak taat pembuatan LDAK.

“Seluruh Indonesia terdapat 11 partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal Dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten kota,” ungkap Hasyim Asyari, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di KPU Jakarta, Kamis (21/3).

Mereka adalah PKB, PKS, Partai Garuda, PPP, Partai Perindo, Partai Hanura, dan PBB. Akan tetapi mereka tidak mengajukan caleg di daerah tersebut.

Sedangkan lima partai lainnya, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan NasDem dinyatakan telah melakukan LADK di seluruh wilayah Indonesia.

Secara detil, KPU mencatat PKB tidak lapor di 9 kabupaten/kota, sedangkan Partai Garuda di 1 provinsi dan 130 kabupaten/kota.

Kemudian PKS tidak lapor di 9 kabupaten/kota, Perindo di 4 kabupaten/kota, dan PPP di 20 kabupaten/kota. Sedangkan PAN tak melapor di 7 kabupaten/kota, Hanura di 8 kabupaten/kota, serta PBB di 58 kabupaten/kota.

 

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325192037-32-380570/tak-lapor-dana-kampanye-psi-dicoret-dari-pileg-di-dua-daerah

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *