Pada 31 Maret, Kantor Pajak Tak Terima Pelayanan SPT Pajak

Pada 31 Maret 2019, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan tidak melayani pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Walaupun tanggal tersebut adalah batas akhir pengisian SPT PPh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP).

Pasalnya, 31 Maret 2019 adalah hari Minggu. “Kalau hari Minggu, kami tidak membuka layanan di kantor. Tenggat kami tetap sampai 31 Maret batas waktunya,” ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Kemenkeu, Kamis (14/3).

Namun, kantor pajak masih dapat mengisi SPT di kantor pajak paling lambat Sabtu (30/3) mendatang. Oleh karena itu, jika WP belum melaporkan SPT setelah tanggal 30 Maret, ia menyarankan WP memakai fasilitas pengisian SPT secara daring atau disebut e-filing.

Sebelum melakukan e-filing, WP wajib mendaftar Electronic Filing Identification Number (e-FIN) ke kantor pajak terdekat. E-FIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh DJP agar WP dapat melakukan transaksi online dengan DJP. Kemudian, WP dapat mengisi SPT sesuai dengan bukti potong pajak yang diterimanya.

“Meski Minggu kami tak buka kantor, tapi WP tetap bisa e-filing. Laporan SPT bisa e-filing dari mana saja, kapan saja tidak bergantung waktu,” terangnya.

Ia menuturkan pengisian SPT menggunakan e-filing saat ini sudah ramai dilakukan WP. Data DJP per Kamis (14/3) kemarin mencatat, pelaporan SPT sudah menyentuh angka 5,97 juta SPT, di mana 92 persennya sudah dilaporkan dengan menggunakan e-filing. Angka ini membaik daripada periode yang sama tahun kemarin, yakni di kisaran 80 persen.

Selain mengisi melalui e-filing, Hestu juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor SPT sebelum tanggal 16 Maret 2019 mengingat pelaporan menjelang dua minggu terakhir diprediksi akan sangat padat. Selain itu, jika WP terlambat membayar setelah akhir bulan, maka akan ada denda Rp100 ribu yang menanti WP.

Denda tersebut sudah sesuai ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Pajak (KUP). Sesuai dengan aturan tersebut, keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP pribadi khususnya mulai 2008 dikenakan denda sebesar Rp100 ribu dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp1 juta.

“Jadi kami harap 18,3 juta WP yang wajib lapor bisa melaporkan SPT di tahun ini. Termasuk 2,5 juta WP badan,” ungkapnya.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190315075253-532-377437/kantor-pajak-tak-terima-pelayanan-spt-pajak-pada-31-maret

Photo by rawpixel.com from Pexels

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *