Mahfud MD soal Pilpres: Jangan Pilih karena Fanatisme Buta

Mahfud MD,  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kembali angkat suara soal Pilpres 2019. Dia meminta supaya masyarakat tidak memilih capres-cawapres karena berdasarkan fanatisme buta.

Sebab, siapapun yang menjadi presiden terpilih nantinya akan menentukan nasib bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Mahfud menyampaikan hal tersebut di hadapan ratusan mahasiswa dalam dialog kebangsaan dengan tema ‘Merawat Bangsa, Menuju Indonesia Emas 2045’ di Aula Universitas Islam Negeri Sumatera Utara‎, Selasa (19/3).

“Saudara pilih yang benar, jangan karena teror dan fanatisme buta anda memilih. Pilihlah pemimpin untuk lima tahun ke depan yang bagus. Saudara punya cara sendiri untuk menilai,” ungkap Mahfud.

Tidak hanya soal pilihan, Mahfud juga mengkritisi penegakan hukum di Indonesia yang dinilai tidak optimal dan tidak memberikan efek jera. Dia memberikan contoh penegakan hukum terhadap pelaku pembakar‎ hutan.

Dia pun membandingkan penegakan hukum di tanah air dengan negara tetangga, Singapura dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4, tentang Anti Asap. Isi undang-undang tersebut memberikan otoritas kepada penegak hukum di Singapura boleh menangkap dan mengadili pembakar hutan di mana pun.

“Termasuk di Riau dan Indonesia‎. Yang asapnya masuk ke Singapura tanpa izin. Mana ada asap minta izin,” ungkap mantan politikus PKB ini.

Menurut Mahfud, undang-Undang tersebut adalah bukti ketegasan atas penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Singapura. Sebab kebakaran hutan yang sering terjadi di wilayah Indonesia, menyebabkan negara-negara lain juga terdampak asapnya. Sehingga Pemerintah Singapura melihat penting untuk mengeluarkan undang-undang tersebut.

“Mereka buat Undang-undang untuk menangkap orang Riau. Kita yang belajar hukum sedikit ini, pasti tertawa, itu bodoh Singapura. Hukum di mana seseorang melakukan kejahatan, maka ditangkap dan diadili di tempat dia melakukan kejahatan,” ungkap dia.

“Singapura tahu itu tidak boleh, ‎tapi belasan tahun dari Orde Baru sampai sekarang, ada problem pembakaran hutan, pelakunya tidak ditangkap,” terang Mahfud MD.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan denda Rp18,3 triliun yang dijatuhkan kepada sepuluh perusahaan perusak lingkungan dan pembakar hutan sedang dieksekusi oleh pemerintah.

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK menuturkan saat ini eksekusi sedang berjalan. Beberapa di antaranya telah masuk dalam tahap penetapan pelelangan aset.

Rasio menyebutkan saat ini KLHK sebagai pihak penggugat terus berkoordinasi dengan pengadilan mengenai percepatan eksekusi.

“Proses eksekusi memang sedikit terlambat karena memang baru saat ini penegakan hukum intensif dilakukan pemerintah dengan putusan ganti rugi yang sangat besar. Ketua PN belum punya pengalaman, untuk untuk kami terus berkoordinasi dengan mereka,” ungkap dia pada Februari lalu.

Di sisi lain, Mahfud menyebutkan undang-undang milik Singapura juga memperlihatkan bahwa Indonesia tidak mampu menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum, khususnya pelaku pembakaran hutan.

Atas dasar itulah, Mahfud kembali mengingatkan untuk tidak salah dalam memilih pemimpin pada pilpres 2019 ini. Jika sampai salah pilih, maka Indonesia bisa dilecehkan.

“Ini mempengaruhi dengan kemajuan bangsa. Jangan memilih, karena uang, teror dan fanatisme anda. Tapi, ini lah kampanye saya. Pilih pemimpin bagus, anda mempunyai cara-cara itu,” ungkap Mahfud.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190319205924-32-378872/mahfud-md-jangan-pilih-capres-cawapres-karena-fanatisme-buta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *