Inspektorat DKI Meminta Dugaan Jual Beli Jabatan untuk Dilaporkan

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran terkait pelaporan dugaan penyalahgunaan wewenang atas penempatan pegawai untuk menempati jabatan di lingkungan Pemprov DKI. Calon pejabat Pemprov DKI diimbau untuk melapor kepada Inspektorat terkait dugaan suap atau jual beli jabatan.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran nomor 13 tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh Michael Rolandi Cesnanta Brata selaku Inspektur Provinsi DKI Jakarta, per 1 Maret 2019.

“Apabila Saudara mengetahui adanya pemberian/permintaan sesuatu atau janji untuk menduduki jabatan tertentu agar melaporkannya kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atau Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten Adminstrasi,” tutur Michael dalam Surat Edaran yang diterima, Jumat (1/3).

Michael menyebutkan pelapor tidak akan dikenakan sanksi dan statusnya sebagai korban tindak pemerasan. Namun, bagi pihak yang tidak melapor dan di kemudian hari terverifikasi turut serta dalam penyuapan, maka akan dikenakan status sebagai pelaku penyuapan.

Kemudian Inspektorat juga menyediakan Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar (PUPPL) sebagai tempat pengaduan aparatur sipil negara (ASN). Posko itu juga memberikan beberapa nomor layanan pengaduan.

Untuk tingkat provinsi, ASN dapat menghubungi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081387000112/0213822963. Di tingkat Jakarta Timur dapat menghubungi 089646586260, untuk Jakarta Selatan di nomor 081380358890 dan untuk Jakarta Pusat di nomor 081211552121.

Sedangkan untuk Jakarta Barat bisa melapor ke nomor 0821199545306, Jakarta Utara di nomor 081296757473, terakhir untuk di Kepulauan Seribu bisa menghubungi 081287821182.

“Atau bisa juga ke balai warga di laman jakarta.go.id, SMS nomor 08111272206 dan email di dki@jakarta.go.id atau inspektorat@jakarta.go.id,” ungkap Michael menjelaskan.

Dia pun menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A William Yani mengkritisi langkah yang diambil Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang merombak ribuan pejabat. Dia menantang Anies untuk buka-bukaan terkait penilaian rotasi pejabat di tingkat Kelurahan.

Tidak hanya itu, William juga menyebut ada potensi kecurangan pada lelang terbuka pejabat Pemprov DKI Jakarta jika tidak diawasi dengan benar. Dia memberika saran agar pemerintah memasukkan unsur profesional sebagai bagian dari tim seleksi.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190302052442-20-373946/inspektorat-dki-minta-dugaan-jual-beli-jabatan-dilaporkan

Foto: https://pixabay.com/id/euro-uang-kertas-jabat-tangan-1144835/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *