Dalam Pengelolaan Apartemen, Ombudsman DKI Sebut Banyak “Permainan”

Kementerian PUPR beserta Pemprov DKI baru saja menerbitkan Peraturan tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dinilai memberikan langkah pasti dalam pengelolaan rumah susun.

Aturan baru yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang P3SRS dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Menurut Teguh Nugroho selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, selama ini banyak pihak pemilik apartemen yang justru mengeluh. Mereka membeli unit apartemen namun seolah tidak memiliki seutuhnya.

“Kami melihat selama ini hak pemilik rusun terabaikan. Kemudian yang jadi masalah dampaknya anda memiliki apartemen, tinggal di situ, tapi anda seakan masih dijajah, tidak memiliki kebebasan seperti tinggal di rumah sendiri. Ini yang jadi masalah,” ungkap Teguh dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Permasalahan tersebut, misalnya, berhubungan dengan penetapan kenaikan tarif service charge, monopoli bidang bersama, hingga kenaikan tarif dasar listrik dan air yang melebihi ketentuan PLN dan PDAM.

Sebagai gambaran misalnya, ada pengelola apartemen di Bogor yang menjual air kepada penghuni apartemen. Bila merujuk aturan, penjualan air memang dimungkinkan dilakukan oleh swasta dengan catatan harus memiliki izin sistem penyediaan air minum (SPAM).

Namun, yang terjadi sebenarnya adalah air tersebut ternyata dibeli oleh pengelola dari perusahaan daerah air minum (PDAM). Ironisnya, air yang didapat dari PDAM dibeli dengan harga murah, tetapi dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi kepada penghuni apartemen.

“Misalnya orang Bogor beli tarif Rp 2.700, tapi mereka minta di bawah itu. dan mereka jual ke penghuni sekitar Rp 9.700,” ungkapnya.

Melalui aturan baru tersebut, pemerintah semakin memberikan kepastian atas hak-hak pemilik unit apartemen dalam mengelola unit yang mereka miliki.

“Berarti, ini buktikan negara bisa hadir dalam memberikan kemampuan swakelola khususnya pemilik rusun,” ucap Teguh.

 

Sumber:  https://properti.kompas.com/read/2019/02/28/180220521/ombudsman-dki-banyak-permainan-dalam-pengelolaan-apartemen.

Photo by Expect Best from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *