BPN Tagih Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi Terkait OTT KPK

Suhendra Ratu Prawiranegara selaku Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, melihat adanya kemunduran dalam hal komitmen pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Joko Widodo.

Hal ini, kata dia, tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017 yang dirilis oleh Transparency Internasional (TI). TI memberikan peringkat 96 untuk Indonesia dari 180 negara yang terdata dalam IPK tersebut. Padahal lembaga yang sama memberikan peringkat 90 di tahun 2016 lalu untuk Indonesia.

“Bahkan Indonesia peringkatnya di bawah Timor Leste dalam peringkat pemberantasan korupsi. Timor Leste peringkat 91, dari 180 negara. Data ini dikeluarkan oleh pihak TI pada tahun 2018 lalu,” ungkap Suhendra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/3) malam.

Selain itu, banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pun malah banyak menyasar para penyelenggara negara. Tentu hal ini semakin memperkuat adanya ketidaksesuaian janji Jokowi yang berkomitmen memberantas pelaku korupsi.

“Dari level Bupati atau Wali Kota, Gubernur hingga melibatkan para ketua umum partai,” ungkap dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Ismail Rumadan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas). Dia juga mengingatkan tentang janji akuntabilitas dan transparansi serta pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh pemerintahan era Jokowi.

Ismail mencatat, saat ini masih terdapat beberapa kasus korupsi yang belum tuntas sepenuhnya. Misalnya, ucap dia, pengungkapan kasus korupsi proyek e-KTP. Walaupun Setya Novanto telah masuk bui, namun ada aktor lain yang menurut dia harus diungkap.

“Dalam kasus ini perlu diungkap sosok penting selain Setya Novanto,” ungkap dia.

Tidak hanya kasus e-KTP, kasus lainnya juga disinggung oleh Ismail, yaitu kasus korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara serta kasus privatisasi JICT.

“Sudah jelas ada perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi BPK,” ungkap dia.

Atas dasar ini, menurut Ismail, sudah sepatutnya publik menagih komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan korupsi.

Sebab tersebut dapat menjadi bekal pemilih untuk dapat menentukan suara pada 17 April mendatang.

“Jika Jokowi tidak transparan, maka Jokowi jangan berharap banyak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terlebih lagi menjelang beberapa hari pemilihan presiden,” ungkap dia.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190328070625-32-381339/terkait-ott-kpk-bpn-tagih-komitmen-pemerintah-lawan-korupsi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *