Wiranto Vs Kivlan Zen dan Momentum Penuntasan Kasus Kerusuhan 1998

Tantangan yang dilontarkan Menko Polhukam Wiranto kepada mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen untuk melakukan sumpah pocong menjadi polemik dan berbuah tanggapan dari pegiat hak asasi manusia (HAM).

Mereka menganggap, aksi saling serang di antara kedua jenderal tersebut malah menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM, khususnya yang terjadi pada tahun 1998.

Polemik ini bermula ketika dalam sebuah diskusi, Senin (25/2/2019), Kivlan Zen menyebut Wiranto sebagai dalang dibalik kerusuhan 1998.

Wiranto pun menampik pernyataan Kivlan tersebut. Lantas Ia menantang Kivlan Zen melakukan sumpah pocong.

“Siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu? Supaya terdengar di masyarakat, biar jelas masalahnya. Jangan asal menuduh saja,” ungkap Wiranto.

Terkait hal itu, Choirul Anam, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan usul agar polemik antara Wiranto dan Kivlan Zen diselesaikan lewat mekanisme penegakan hukum.

Usulan ini disampaikan mengingat kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 1998, seperti kasus Mei 1998, Semanggi I, Semanggi II, serta Trisakti telah diputuskan sebagai pelanggaran berat HAM oleh Komnas HAM.

“Perdebatan Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zen mengenai apa yang terjadi pada 1998, baik terkait kasus Mei 98 maupun Trisakti, Semanggi I, dan II, siapa yang bertanggung jawab, lebih baik diletakkan dalam narasi penegakan hukum,” ungkap Anam, Rabu (27/2/2019).

“Hal ini juga menyangkut bahwa kasus-kasus tersebut telah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM dan berkas perkaranya sudah ada di Jaksa Agung sejak beberapa tahun lalu,” tutur dia.

Menurut Anam, ada sejumlah mekanisme penegakan hukum yang dapat dijalani. Pertama, Wiranto dan Kivlan dapat menemui Jaksa Agung untuk memberikan keterangan dan kesaksian.

Kedua, menyampaikan keterangan kepada Komnas HAM walaupun pada akhirnya keterangan tersebut tetap akan dikirimkan kepada Jaksa Agung sebagai kasus pelanggaran berat HAM.

“Kami yakin kalau kedua tokoh tersebut meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan akan melakukan hal tersebut, kecuali bila perdebatan yang telah muncul di publik ini hanya bagian dari narasi politik sesaat dalam momentum pilpres. Ini sangat disayangkan,” ucap Anam.

Mekanisme lain yang dapat ditempuh, Ia melanjutkan, Jaksa Agung dapat memanggil kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan keterangan.

Pemanggilan tersebut bertujuan untuk melengkapi berkas kasus yang telah dikirimkan oleh Komnas HAM. Langkah ini, menurutnya, merupakan sebuah terobosan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan hak atas kebenaran bagi publik luas.

Di sisi lain, Jaksa Agung dapat mengeluarkan surat perintah penyidikan kepada Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan.

“Kedua jalan di atas merupakan jalan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan hukum dan HAM. Daripada debat tanpa ujung dan tawaran mekanisme hanya bersifat jargon semata,” ucap Anam.

Presiden terbitkan keppres

Hal yang seirama juga diungkapkan oleh Yati Andriyani. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Yati menilai, seharusnya polemik itu dapat menjadi peluang bagi Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan.

Di sisi lain, Wiranto dan Kivlan Zen juga dapat memberikan kesaksian kepada Komnas HAM sebagai penyelidik.

“Masalah hukum selesaikanlah melalui mekanisme hukum yang ada. Caranya beri kesaksian ke Komnas HAM sebagai penyelidik dan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk kemudian diadili kasusnya melalui pengadilan HAM,” ungkap Yati ketika dihubungi, Rabu (27/2/2019).

Selain itu, lanjut Yati, Presiden Jokowi dapat mengeluarkan keputusan presiden (keppres) pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Dengan begitu, pemerintah dapat segera memulai penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

“Pemerintah masih sangat mungkin menyelesaikan masalah ini,” kata Yati. “Presiden Jokowi jangan diam saja. Keluarkan segera kebijakan Keppres pengadilan HAM ad hoc peristiwa mei 98, kasus penghilangan paksa, Trisaksi, Semanggi I, dan II,” tuturnya.

Sumber:  https://nasional.kompas.com/read/2019/02/28/06152851/saling-tantang-wiranto-kivlan-zen-dan-momentum-penuntasan-kasus-kerusuhan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *