Pemerintah Didesak Rilis Semua Dokumen HGU Lahan

Desakan kepada Pemerintah untuk membeberkan semua dokumen Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang diberikan kepada para pelaku usaha, kembali menguat. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung yang sudah rilis sejak dua tahun lalu.

Melalui petisi online yang dibuat oleh Forest Watch Indonesia yang dikampanyekan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah tanda tangan petisi telah melebihi angka 55 ribu orang. Petisi online disampaikan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Kementerian ATR/BPN, juga kepada Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN.

“Harus dibuka semua dokumen HGU khususnya nama pemegang, lokasi, luasan, jenis komoditas dan peta area HGU, karena hal tersebut bukanlah bagian yang dikecualikan oleh UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ucap Iwan Nurdin, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Rabu (20/2).

Sebagai informasi, putusan MA pada 6 Maret 2017 dengan nomor register 121 K/TUN/2017 telah menetapkan bahwa pemerintah wajib membuka dokumen-dokumen perizinan hak guna usaha perkebunan sawit, dalam hal ini penggunaan lahan di pulau Kalimantan.

Namun demikian, kata dia, KPA masih menilai alasan Kementerian ATR tidak membuka dokumen tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi konflik dengan masyarakat sekitar. Padahal, kata dia, alasan itu amat tidak beralasan.

“Alasan mereka (ATR/BPN) takut masyarakat kembali mendudukkan lahan tersebut yang kemudian memicu konflik,” ucap dia.

Iwan menyebutkan, selain membuka semua dokumen HGU yang diserahkan kepada pengusaha, publik juga wajib menuntut transparansi terkait proses penerbitan HGU. Menurutnya, ini penting untuk mencermati bagaimana mekanisme penerbitan tersebut berjalan.

“Bahwa untuk memastikan apakah proses tersebut telah sesuai dengan pedoman PP 40 tahun 1996 mengenai HGU, Hak Guna Atas Tanah dan Hak Guna Atas Bangunan,” ungkap dia.

Seperti diketahui sebelumnya, topik penguasaan lahan menjadi salah satu bahasan yang menarik yang muncul dalam debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minggu (17/2) kemarin. Isu itu dimulai saat calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan pencapaian program pembagian lahan di masa pemerintahannya.

Pembagian lahan tersebut ditempuh melalui dua program, yaitu pembagian sertifikat lahan dan masa konsesi atas pemanfaatan lahan hutan alias perhutanan sosial. Untuk pembagian sertifikat, menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), pemerintah memberikan 967.490 sertifikat pada 2015 dan 1.168.095 sertifikat pada 2016 silam.

Kemudian, pembagian meningkat menjadi 5,4 juta pada 2017 dan 9,4 juta pada 2018. Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk bisa membagikan 9 juta sertifikat lahan kepada masyarakat.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190220083503-20-370922/pemerintah-didesak-blak-blakan-buka-semua-dokumen-hgu-lahan

Foto: https://www.pexels.com/photo/corn-plant-on-field-1112080/

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *