Dana Desa Rp2,5 Miliar Ditolak Masyarakat Adat Baduy

Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten menolak bantuan dana desa sejumlah Rp2,5 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

“Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat,” kata Rusito  selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak, Kamis (14/2).

Rusito menilai, menurut hasil keputusan adat mereka maka pengalokasian bantuan dana desa tahun 2019 untuk masyarakat Baduy sebesar Rp2,5 miliar mereka tolak. Menurut ia, pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak dengan penolakan yang dilakukan warga Baduy untuk menerima bantuan dana desa tersebut.

“Kami menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy. Saat ini, dana desa itu masuk ke anggaran kas daerah dan tidak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat,” ucap Rusito.

Menurut Rusito, dana desa yang ditolak oleh masyarakat adat Baduy dapat dipakai untuk pengalokasian tahun 2020 bagi desa lain.

Masyarakat Baduy mengkhawatirkan akan tergusurnya nilai-nilai budaya dan adat mereka hilang jika menerima dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, permukiman adat Baduy seperti di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menolak kehidupan modern, termasuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik.

Masyarakat Baduy harus patuh dan taat terhadap adat leluhurnya, sehingga mereka keberatan jika permukiman adat itu mendapat bantuan dana desa.

“Pembangunan infrastruktur yang dikhawatirkan masyarakat Baduy ke depan terhubung jalan-jalan batu dan aspal di kawasan permukiman mereka,” ungkap Rusito.

Lebih lanjut Rusito menyebutkan warga Baduy menerima bantuan dana desa cukup besar daripada dengan desa lain, karena masuk dalam kategori desa tertinggal.

Sementara itu, pemuka adat juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Saija menyebutkan bantuan dana desa tahun 2019 ini ditolak menurut hasil keputusan adat.

Padahal, sebelumnya masyarakat Baduy telah menerima bantuan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

“Kami menolak bantuan dana desa karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini,” ungkapnya.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190214114738-20-369209/masyarakat-adat-baduy-tolak-dana-desa-jokowi-rp25-miliar

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *