Bagi WNA, Syarat Punya KTP Ketat dan Tidak Bisa Untuk Nyoblos

Heri Suherman, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat merespon mengenai kepemilikan e-KTP elektronik WNA China di Cianjur, Jawa Barat.

Hery menegaskan, meski memiliki e-KTP seorang WNA tidak bisa menggunakannya untuk mencoblos di Pemilu 2019. Sebab, syarat untuk memiliki hak pilih adalah WNI, sedangkan dalam e-KTP tercantum status sebagai WNA.

“Sekarang kan diributkannya karena menghadapi pemilu. Memang disangkanya WNA yang punya KTP elektronik itu bisa milih? Ya enggak lah, yang punya hak memilih kan WNI,” ungkap Heri ketika dihubungi Selasa (26/2).

Heri menambahkan, seorang WNA memang diperbolehkan mempunyai KTP, dengan catatan sudah memenuhi persyaratan yang ketat sesuai dengan UU Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

“WNA itu bisa mendapatkan KTP tapi KTP untuk WNA bukan KTP WNI. Bentuknya sama tapi warga negaranya kan berbeda,” ucap Heri.

Lebih lanjut Heri menerangkan, tidak semua WNA yang berada dan menetap di Indonesia berhak memiliki KTP. Sebab, ada persyaratan ketat yang wajib dipenuhi.

Salah satunya harus mempunyai Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Kitap WNA, ucap Heri, harus diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada umumnya Izin tinggal memiliki batas waktu tertentu dan tidak seumur hidup. Misalnya izin tinggal dalam waktu satu tahun, dua tahun atau tiga tahun.

“Dan itu tidak semua WNA yang tinggal di sini punya KTP. Ada syaratnya, harus punya Kitap (Kartu Izin Tinggal Tetap) dari Imigrasi. Syarat untuk mendapatkan Kitap itu ketat,” terang dia.

Sebelumnya beredar foto e-KTP milik warga negara China atas nama Guohui Chen dan tertulis merupakan penduduk Cianjur, Jawa Barat.

Publik geger dan menghubungkannya dengan potensi kecurangan di Pemilu 2019. Pasalnya WNI yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dipersilahkan mengikuti pemilu dengan menunjukkan e-KTP. Aturan itu merujuk Putusan Mahkamah Konsitusi bernomor 102/PUU-VII/2009.

Dasar Aturan WNA Punya e-KTP

Sementara itu Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri mengakui bahwa WNA bisa mempunyai e-KTP bila telah memenuhi aturan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Yang perlu saya sampaikan bahwa WNA yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin tinggal tetap dapat memiliki KTP-elektronik, sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan, sehingga tidak haram WNA punya KTP-Elektronik,” ungkap Zudan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2).

WNA bisa memiliki e-KTP mengacu pada Pasal 63 dalam Pasal 63 UU Adminduk. Dalam aturan itu dikatakan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin.

KTP-el untuk WNA memiliki masa berlaku. Mereka memiliki kewajiban untuk memperpanjang masa berlaku KTP-el sesuai dengan izin tinggal tetap mereka.

“WNA punya KTP-el itu tidak haram, tapi syaratnya ketat, harus punya izin tinggal tetap yang diterbitkan imigrasi,” tambahnya.

Zudan juga menegaskan e-KTP untuk WNA tidak sama dengan kartu izin tinggal terbatas atau yang selama ini dikenal dengan Kitas.

“Kalau Kitas untuk tinggal sementara. Kitas diterbitkan surat keterangan domisili. Kalau Kitap diterbitkan KTP-el,” ungkapnya.

Terkait dengan Pemilu, Zudan memastikan WNA tidak dapat mencoblos dengan bermodalkan e-KTP. Sebab, petugas TPS akan memeriksa identitas yang tertera di e-KTP yang bersangkutan.

“Pasti tidak bingung, saya jamin orang TPS (tempat pemungutan suara) yang bisa membaca dan menulis pasti tidak akan bingung karena tinggal dibaca. Ada tulisannya warga negara mana,” tutur Zudan.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190226160533-20-372761/syarat-wna-punya-ktp-ketat-dan-tak-bisa-digunakan-nyoblos

Foto: https://pixabay.com/id/pekerjaan-cina-industri-profesional-1000618/

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *