Yang Penting Utang Dibayar atau Tidak, Bukan Jumlahnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat ini menilai pemerintah Indonesia sangat mampu untuk membayar utang-utang yang telah jatuh tempo.

Karena itu ia menyebutkan semua pihak tak perlu risau terhadap utang yang dimiliki Pemerintah Indonesia.

“Bukan jumlahnya (utang) yang penting. Yang penting ialah dapat dibayar atau tidak. Dan pengalaman kita sejak pemerintahan sebelumnya, Pak Harto, Ibu Mega, Pak Gus Dur, itu semua bisa dibayar utang-utang yang ada itu,” ungkap JK ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Hal itu diungkapkan Kalla untuk menanggapi pernyataan Calon Presiden dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan Menteri Keuangan sebagai menteri pencetak utang.

Justru semakin besar perusahaan, Kalla menambahkan, akan semakin besar utangnya. Sebab, perusahaan tersebut ingin mengembangkan investasinya dan dananya didapatkan melalui utang.

Ia pun mengambil contoh Jepang dan Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang juga memiliki utang besar namun dipakai untuk berinvestasi membangun hal-hal yang produktif.

“Jepang bersaing utang ke lembaga pensiun atau lembaga apa di negaranya. Amerika berutang dengan cara mencetak uang,” ungkap Jusuf Kalla.

“Sama seperti perusahaan, makin besar perusahaan sebagian besar itu untuk investasi itu minta pinjaman dari bank. Tapi yang paling penting bisa dibayar enggak ini. Bisa bayar. Dari pajak. Pajak kan naik terus,” imbuh Jusuf Kalla.

Sebagai informasi, sebelumnya Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu mengutarakan kekecewaannya atas pernyataan capres Prabowo yang menyatakan bahwa penyebutan Menteri Keuangan bisa diganti dengan “Menteri Pencetak Utang”.

“Apa yang disampaikan calon presiden Prabowo, ‘Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan ( Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang’, sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan,” ungkap Nufransa melalui akun Facebook-nya, Minggu (27/1/2019).

Menurut dia, Kemenkeu adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya telah diatur oleh undang-undang.

“Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden,” papar dia.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/15541341/jk-bukan-jumlahnya-yang-penting-utangnya-dibayar-atau-tidak.

Photo by rawpixel on Unsplash

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *