Respon BPN Prabowo Terkait Laporan Pelanggaran Penyumbang Dana

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan penemuannya menyangkut Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) capres-cawapres. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerangkan pihaknya sudah memiliki komite audit yang akan melaksanakan verifikasi kepada para penyumbang dana kampanye.

“Pasti akan jadi bahan verifikasi karena setiap bulan kita akan lapor KPU. Kita juga ada komite audit, jadi pasti akan diverifikasi,” ungkap Sudirman Said, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, di Resto Ajag Ijig, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Mantan Menteri ESDM ini mengaku risiko urun dana (crowndfunding) atau pengumpulan dana dari masyarakat ini memang memiliki potensi untuk menimbulkan masalah. Namun, ia menyebutkan tidak ada manipulasi dalam kegiatan pengumpulan dana tersebut.

“Memang ini risiko dari crowdfunding ya, membuka kesempatan masyarakat menyumbang, pasti ada masalah. Yang penting tidak ada manipulasi aja,” ungkap Sudirman.

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan penemuannya terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) capres-cawapres. JPPR menduga adanya pelanggaran pemilu dalam laporan sumbangan yang dikirimkan ke KPU.

“Dalam laporan sumbangan dana kampanye kami menemukan beberapa yang menurut kami ini adalah potensi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu,” ungkap Alwan Ola Riantoby selaku Manager Pemantauan JPPR di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Alwan menyebutkan penemuan ini dilakukan berdasarkan hasil pemantauan, dengan menganalisa dokumen yang sudah diunggah ke dalam situs KPU.

Alwan menyebutkan terdapat 18 penyumbang individu atau perseorangan yang tidak mempunyai identitas pada laporan paslon dengan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Serta 12 penyumbang pada laporan paslon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Untuk paslon 01 ada sekitar 18 penyumbang perseorangan dengan tidak ada identitas. Untuk paslon 02 sekitar 12 jumlah perseorangan yang tidak jelas identitasnya,” ucap Alwan.

 

 

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4395863/bpn-prabowo-soal-laporan-pelanggaran-penyumbang-dana-risiko-crowdfunding

Foto: https://www.pexels.com/photo/money-coins-cash-currency-33692/

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *