PUPR ‘Larang’ Pegawai Muda Paraf Proyek Guna Cegah Korupsi

Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pelaksanaan barang dan jasa di kementeriannya akan menerapkan kebijakan baru.

Dalam kebijakan yang akan diterapkan tersebut, pihaknya akan ‘melarang’ pejabat pembuat komitmen (PPK) muda untuk menandatangani kontrak proyek.

Kemudian, penandatanganan kontrak proyek akan diambil oleh pejabat yang hierarkinya lebih tinggi. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Basuki menyebutkan telah mengajukan usul ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Basuki menyebutkan kebijakan tersebut diambil karena pada saat ini sebagian para PPK di Kementerian PUPR usianya masih berkisar antara 30-36 tahun. Ia menyebutkan usia tersebut rawan godaan.

“Posisi PPK rentan, usia mereka masih muda, uang yang harus mereka kelola hingga miliaran rupiah. Oleh karena itulah nanti yang tanda tangan kontrak atasannya yang lebih senior,” ungkapnya  seperti dilansir dari website Kementerian PUPR, Senin (28/1).

Selain  itu, Basuki mengatakan, pihaknya juga akan membentuk Balai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tiap provinsi agar pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR lebih transparan,. Saat ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR sedang mempersiapkan struktur organisasi Balai PBJ tersebut.

Targetnya, struktur Balai PBJ rampung pada akhir Januari ini dan pejabatnya bisa segera dilantik. Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian PUPR  mendapatkan amanah untuk mengelola anggaran pembangunan infrastruktur terbesar ketimbang kementerian bidang infrastruktur lain.

Misalnya pada 2019 ini, kementerian tersebut memperoleh anggaran Rp110,73 triliun. Dari total anggaran tersebut, 84 persen atau sekitar Rp93 triliun di antaranya merupakan belanja modal yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Namun, terkait pengelolaan anggaran besar tersebut beberapa waktu lalu mendapatkan sorotan. Sorotan muncul terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak KPK kepada pejabat pembuat komitmen sejumlah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditangani Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Para PPK tersebut diringkus karena diduga menerima suap untuk mengatur lelang proyek SPAM tahun anggaran 2017-2018.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190128094421-92-364335/cegah-korupsi-pupr-larang-pegawai-muda-paraf-proyek

Foto: https://www.pexels.com/photo/sign-pen-business-document-48148/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *