KPK Usul Imbalan Pelapor Korupsi Ditambah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan usul yaitu imbalan yang diberikan kepada pelapor dugaan korupsi ditambah. Sebagai informasi, sejauh ini pemberian hadiah kepada pelapor berada di angka 2 (dua) permil dari jumlah kerugian negara yang dikembalikan (dua permil = 0,002 persen).

Hal itu diutarakan oleh Agus Rahardjo selaku Ketua KPK dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan lembaga antirasuah di Gedung DPR, Senin (28/1).

“Mengusulkan hadiah bagi pelapor ditingkatkan menjadi 1 persen dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara,” ungkap Agus.

Ia mengaku KPK sudah mengajukan usulan penambahan itu kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Dia menilai, usulan kenaikan ini telah dirumuskan guna menepis kekhawatiran bocornya anggaran negara.

“Kami sudah memberikan masukan ini dan mudah-mudahan nanti katanya akan diubah, akan diperbesar. Tidak tahu nanti jadi berapa, tapi ini berarti sekali mendorong orang untuk melapor,” ungkap Agus.

KPK mengaku sudah memberi hadiah kepada masyarakat dalam rangka pencegahan, pemberantasan, dan pengungkapan tindak pidana korupsi sebanyak 2 kali.

Agus mengungkapkan Informasi itu menjawab pertanyaan anggota Komisi III Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan tentang implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Kami tidak bisa mengungkapkan siapa yang kami berikan hadiah,” papar Agus.

Agus mengatakan terbitnya PP Nomor 43/2018 adalah hal yang positif, meskipun, lanjut Agus, pada 2006 aturan serupa pernah diterbitkan. Menurut dia, dengan janji imbalan melalui PP itu telah mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan tipikor.

“Tapi kalau orangnya kemudian meminta hadiah seperti yang dijanjikan dalam PP itu, ya orangnya harus membuka dirinya ‘dulu yang lapor tersembuyi saya lho, buktinya ini’,” paparnya.

Soal usulan kenaikan imbalan kepada pelapor, ucap dia, lantaran hadiah yang didapat pelapor atas laporan yang terbukti tipikor masih dinilai kecil.

“Bisa dibayangkan, jika kerugian negara Rp1 miliar maka komisi pelapor hanya Rp2 juta lho Pak. Kan tidak meaningful gitu lho,” ungkap Agus.

Mengenai angka satu persen itu, ucap dia, angka itu cukup ideal untuk masyarakat pelapor korupsi. Menurutnya, instrumen tersebut akan turut membantu penegak hukum mencegah kebocoran keuangan negara.

“Kalau menurut saya 1 persen itu lebih meaningful itu,” paparnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Oktober 2018.

PP 43/2018 tersebut menyatakan bahwa pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan memperoleh penghargaan dalam bentuk piagam dan premi, yang besarannya maksimal Rp200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyatakan besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129072448-12-364607/kpk-usul-imbalan-untuk-masyarakat-pelapor-korupsi-ditambah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *