Jokowi dan Prabowo Masih Kurang Ide di Debat Capres

Debat perdana antar capres dan cawapres pilpres 2019 dianggap belum membawa titik terang dalam pelaksanaan agenda hak asasi manusia (HAM) maupun penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan sejak awal isu HAM ini seolah tidak ingin diperlihatkan secara serius kedua pasangan yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Secara umum debat ini tidak memunculkan komitmen, bayangan dan juga lanskap yang lebih terang, lebih jelas, tentang kira-kira ke depan prioritas agenda HAM itu akan seperti apa. Jadi masih, lagi-lagi, abu-abu dan tergantung dari proses penyusunan program berikutnya,” ungkap Wahyudi, Kamis (17/1).

Wahyudi percaya, kedua kandidat menyadari bahwa isu terkait dengan HAM tidak akan menguntungkan satu sama lain. Dengan demikian, baik Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi cenderung berdebat di tataran permukaan dan normatif.

“Ada kekhawatiran ketika menyerang pasangan yang lain justru malah bisa jadi bumerang bagi pasangannya,” ujar dia.

Menurut Wahyudi, dalam sesi tanya jawab pun terlihat Jokowi cenderung bermain aman dengan tidak mengungkit kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu. Sehingga perdebatan dipandang tidak menarik.

Padahal, isu penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lampau, menurutnya, dapat menjadi sebuah bahan diskusi yang menarik jika ditelisik lebih jauh. Sebab, isu tersebut sering menjadi bahan sorotan dan perbincangan dalam konteks membicarakan agenda HAM hari ini.

Misalnya, ketika Jokowi menyebutkan kerumitan dalam penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu selama empat tahun pemerintahannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu luput menyebutkan penyebab lambatnya proses penyelesaian.

“Sehingga kemudian kita juga sulit apa yang kira-kira akan dilakukan dalam lima tahun ke depan kalau pasangan nomor satu terpilih,” ungkapnya.

Setali tiga uang, Prabowo-Sandi juga dianggap tidak menyinggung sama sekali penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, baik dalam debat maupun visi dan misi.

“Ya gelap juga apakah akan dituntaskan atau justru dilakukan dihadirkan fakta sebaliknya yang justru mengaburkan dan menutup dugaan pelanggaran HAM di masa lalu,” ungkapnya.

Sedangkan terkait pemberantasan terorisme, Wahyudi memandang Jokowi masih minim terobosan dengan cenderung melaksanakan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Begitu pula Prabowo-Sandi yang dikatakan justru masih terjebak pengalaman Prabowo di masa lalu yang pernah menjadi bagian dalam pembentukan unit antiteror di institusi TNI.

Prabowo juga cenderung menggunakan sudut pandang konsiprasi serta mengerahkan seluruh perangkat keamanan dalam membaca tren terorisme hari ini.

“Responnya justru masih menggunakan cara-cara lama ketika misalnya pengalaman dia di zaman orde baru sebagai bagian dari institusi militer dalam memerangi terorisme hari ini,” ujarnya.

Miskin Gagasan Hukum dan Korupsi

Hibnu Nugroho, Pengamat hukum dari Universitas Jenderal Soedirman menilai ide yang disebutkan  kedua paslon tersebut masih bersifat linear dan tidak memiliki kejutan baru terkait hukum dan korupsi.

Menurut dia, sebenarnya hal tersebut sudah tampak dari visi dan misi kedua pasangan capres-cawapres.

“Masih linear, belum ada gebrakan khusus untuk sebuah langkah baru. Masih seperti biasa, tidak ada kejutan baru,” ungkapnya.

Senada, Asep Warlan Yusuf, pengamat hukum dari Universitas Parahyangan beranggapan pembahasan masalah hukum dan korupsi tidak menjangkau akar permasalahan dan menjanjikan perubahan yang signifikan bila kelak menjadi presiden dan wapres terpilih.

Menurutnya, gagasan-gagasan yang diungkapkan oleh kedua paslon tersebut normatif atau sangat datar dan cenderung mengulangi hal yang sudah ada.

“Harapannya konkrit dan mudah dipahami, ini masih sangat umum dan tidak terlihat dari akar persoalan. Padahal, banyak hal akut di konteks kebijakan hukum,” ucap dia.

Sementara itu, Trisakti Abdul Fickar, pengamat hukum dari Universitas Trisakti menyebutkan ada dua pendekatan yang berbeda yang diambli Prabowo dan Jokowi.

Fickar memberi contoh terkait pembahasan tumpang tindihnya peraturan perudangan-undangan. Jokowi menawarkan pembentukan lembaga baru karena lembaga yang ada dianggap tidak berfungsi sedang Prabowo memilih dengan optimalisasi lembaga yang sudah ada seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN).

Adapun terkait kontroversi ketegasan hukum versus HAM, Prabowo memberi tanggapan akan memecat aparat yang menyimpang secara HAM sementara Jokowi menanggapinya dengan pernyataan jangan membenturkan antara ketegasan hukum dan HAM.

Berdasarkan fakta tersebut, Prabowo dianggap lebih mendekati persoalan pada pendekatan kesejahteraan dan fungsi. Sedangkan Jokowi lebih mendekati melakukan pendekatan permasalahan dari pemecahan secara persuasif dan normatif.

“Prabowo selain menekankan pada kesejahteraan juga kepemimpinan Presiden sebagai Chief of Law Invorcement. Presiden hadir jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Sementara Jokowi menekankan pada peranan sistem hukum yang ada lepas dari kelemahannya,” kata Fickar.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190117231800-32-361810/ulasan-debat-capres-jokowi-dan-prabowo-masih-miskin-gagasan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *