Fahri Hamzah, PKS dan 30 Milyar

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR telah melayangkan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Selatan terkait kelanjutan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar.

Mujahid A. Latief, Pengacara Fahri menyebutkan, menurut hukum acara, ketua PN Jakarta Selatan akan memanggil pimpinan PKS sebagai tergugat untuk melaksanakan seluruh amar putusan MA dalam kurun waktu delapan hari.

“PN Jakarta Selatan akan memanggil tergugat. Kalau dalam waktu jangka waktu delapan hari juga pimpinan PKS tidak melaksanakan putusan MA, pada akhirnya kita akan ajukan permohonan eksekusi lewat penyitaan aset,” ungkap Mujahid di PN Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Mujahid melanjutkan, penyitaan aset akan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan PKS dalam memenuhi kewajiban membayar kerugian imateril.

Sudah tidak ada lagi alasan hukum, dia menegaskan, bagi pimpinan PKS yang dapat membenarkan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan.

“Boleh mereka lakukan upaya hukum, silakan saja. Tapi, hukum acara telah mengatur bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi,” dia melanjutkan.

Mujahid pun mengajak pimpinan PKS untuk taat kepada putusan pengadilan sebagai seorang warga negara yang taat terhadap hukum.

Fahri Hamzah dan PKS

Perseteruan antara Fahri Hamzah dan pimpinan PKS sudah berlangsung sejak PKS memecat Fahri sebagai kader, sejak awal 2016..

Pada 11 Maret 2016, Majelis Tahkim PKS memutuskan memberhentikan Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Pada 1 April 2016, Sohibul Iman selaku Presiden PKS menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Hakim tersebut.

Fahri menuntut dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Beberap pihak yang digugat diantaranya adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Abdul Muis, dan Abi Sumaid. Fahri juga menuntut PKS untuk mengembalikan nama baiknya.

Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimenangkan oleh Fahri. Kemudian, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya pun Fahri juga memenangkan banding tersebut.

Kemudian, PKS mengajukan permohonan kasasi ke MA. PKS mengajukan Kasasi tersebut pada 28 Juni 2018, oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih.

Selanjutnya, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati, pada 30 Juli 2018 memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri senilai Rp 30 miliar.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/17203551/tagih-rp-30-miliar-pihak-fahri-hamzah-ancam-ajukan-penyitaan-aset-pks.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *