Di 2019, 30 Proyek Strategis Senilai Rp 276 T Selesai

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa rampung hingga kuartal III 2019. Beberapa proyek ini antara lain adalah bendungan, kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kereta api, jalan tol, dan satelit.

Wahyu Utomo selaku Ketua Tim KPPIP menyebutkan jumlah ini hanya estimasi yang dihitung oleh timnya. Data yang dipunyai oleh KPPIP hanya melihat hingga kuartal III saja, mengingat pada masa itulah kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2014-2019 akan berakhir.

Dari semua proyek, nilai investasi paling besar dimiliki oleh Kawasan Industri Morowali dengan total sebesar Rp105 triliun, kemudian disusul oleh proyek smelter di Tanjung Buli dengan total sebesar Rp19,7 triliun dan Kawasan Industri Tanggamus dengan total sebesar Rp17,5 triliun.

“Total investasi dari 30 proyek yang akan terealisasi tahun ini mencapai Rp276,44 triliun. Kami catat mulai dari bendungan, jalan tol, hingga bandara,” terang Wahyu di Yogyakarta, Sabtu (19/1).

Dengan realiasi tersebut, secara akumulasi sejak tahun 2016, maka terdapat 92 proyek PSN yang akan usai pada kuartal III mendatang. Tidak hanya itu, tren realisasi proyeknya juga terus bertambah. Bermula dari 20 proyek pada 2016, kemudian 10 proyek di 2017, akhirnya menjadi 31 proyek di 2017 dan 30 proyek di tahun ini.

Wahyu melihat, tren tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur benar-benar berjalan tepat waktu. Pada tahun 2016 dan 2017, realisasi PSN terbilang minim karena hanya sedikit proyek infrastruktur yang bisa selesai dalam setahun.

Sementara itu, konstruksi proyek infrastruktur rata-rata membutuhkan waktu antara dua hingga tiga tahun. Tak heran, banyak PSN yang sudah selesai di 2018 dan 2019.

“Sepanjang 2016 hingga 2018, total investasi dari PSN sudah mencapai Rp320 triliun. Jika ditambah proyek-proyek yang akan beroperasi tahun ini, maka total nilai investasinya bisa mencapai Rp596 triliun, atau hampir mencapai Rp600 triliun. Dan ini belum termasuk beberapa proyek yang hanya beroperasi sebagian, di mana nilanya kami belum catat,” tambah Wahyu.

Kendati demikian, pemerintah masih perlu bekerja keras dikarenakan masih banyak PSN yang bahkan masih memasuki fase persiapan. Wahyu mencatat, hingga kuartal III nanti ada 15 proyek yang berpotensi masih dalam tahap penyiapan dengan total nilai investasi mencapai Rp264,73 triliun.

Persiapan ini bisa dikatakan lama lantaran 15 PSN ini banyak menghadapi masalah. Contohnya, Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Saat ini proyek tersebut terkendala penentuan teknologi yang akan digunakan. Pemerintah masih belum memutuskan teknologi yang dipakai. Tidak hanya itu, masalah juga menimpa pada dua proyek bendungan yakni Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan dan Bendungan Rokan Kiri di Riau.

Dua proyek tersebut belum dapat dibangun karena mendapat penolakan dari warga setempat. Wahyu menyebutkan jika persiapan PSN ini selesai, maka proyek-proyek ini bisa memasuki tahap transaksi setelah kuartal III dan menyusul tujuh proyek yang diduga memasuki fase transaksi sepanjang tahun ini.

Adapun, tujuh proyek yang dimaksud adalah tiga proyek jalan tol, satu proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), satu bendungan, satu proyek satelit, dan pengelolaan sampah Jakarta.

“Tentu saja kami ingin mengurangi jumlah proyek yang masih tahap persiapan menjadi proyek yang memasuki tahap transaksi. Tahun ini, memang akan ada banyak proyek selesai, tapi kami belum tahu apakah proyek itu akan dikeluarkan dari daftar PSN nantinya,” tandas Wahyu.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mencatat ada 227 proyek masuk ke dalam daftar PSN terbaru ini. Angka ini berkurang ketimbang aturan sebelumnya yaitu 245 PSN di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.

Karena sudah masuk PSN, maka proyek-proyek dijanjikan mendapatkan rekomendasi perizinan dan non perizinan dari kepala daerah paling lama lima hari, yang mana rekomendasi ini akan disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian BKPM akan memproses perizinan tersebut dalam kurun waktu lima hari melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, pembebasan lahannya pun bisa memanfaatkan payung hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Beleid itu mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah dengan kompensasi yang dinilai adil.

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190121081204-92-362380/30-proyek-strategis-bernilai-rp276-t-rampung-di-2019

Photo by David McBee from Pexels

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *