Apakah Bisa Prabowo Naikkan “Tax Ratio”, tetapi Memotong Tarif Pajak ?

Prabowo Subianto, calon presiden dengan nomor urut 02 berjanji akan menaikkan rasio pajak ( tax ratio) ke angka 16 persen. Harapannya, penerimaan pajak meningkat sehingga gaji aparatur sipil negara (ASN) dapat dinaikkan.

Dalam debat perdana capres-cawapres, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam pekan lalu, Prabowo mengatakan maraknya korupsi di Indonesia dikarenakan penghasilan ASN terbilang kecil. Oleh karena itu, ia menilai gaji ASN perlu dinaikkan.

Menurut Yustinus Prastowo seorang Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pernyataan Prabowo tersebut harus diuji rasionalitasnya. Terutama dibandingkan dengan program Prabowo-Sandi untuk menurunkan tarif pajak.

“Hal di atas akan semakin kontradiktif dan inkonsisten karena di lain pihak Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif PPh, baik PPh Badan maupun orang pribadi,” terangnya.

“Termasuk penghapusan PBB rumah pertama, penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak UMKM pelaku bisnis digital untuk dua tahun pertama,” imbuh dia.

Menaikkan tax ratio bukan urusan yang mudah. Yustinus menilai dengan PDB 2018 kurang lebih Rp 14.745 triliun, maka perlu kenaikan penerimaan perpajakan Rp 663 triliun untuk mendapatkan tax ratio 16 persen.

Yustinus menyebutkan, hasrat mendorong tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya.

Jika Prabowo-Sandiaga melakukan penurunan tarif pajak, justru dalam jangka pendek akan menurunkan penerimaan. Apalagi, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah dan basis pajak belum bertambah signifikan.

“Jangan sampai para ASN keburu girang bukan kepalang, di saat bersamaan para pelaku usaha dan wajib pajak ketar-ketir karena siap-siap jadi sasaran perburuan target pajak. Jangan-jangan bukan lagi ‘berburu di kebun binatang’, tapi ‘mengail di akuarium’. Malas berburu di hutan,” ungkap Yustinus.

Menurut dia, langkah yang paling tepat menaikkan tax ratio yaitu melakukan tax reform. Mulai dari perbaikan regulasi, sistem administrasi, proses bisnis, tata organisasi, dan SDM.

Target peningkatan tax ratio pun harus secara gradual-proporsional. Hal ini dianggap penting, pasalnya membangun sistem pajak pertama-tama harus membangun ekosistem dan environment yang kondusif.

Yustinus menyebutkan, hal itu agar komposisi antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas regulasi, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu sumber daya, dan perbaikan iklim berusaha bisa berjalan bergandengan.

Tax ratio Indonesia pada 2017 sebesar 8,47 persen (dalam arti sempit, penerimaan pajak yang dikelola Ditjen Pajak saja) dan  dalam arti luas 10,58 persen (termasuk bea cukai dan PNBP SDA).

Dalam arti luas, tax ratio Indonesia berturut-turut 14,6 persen (2012), 14,3 persen (2013), 13,7 persen (2014), 11,6 persen (2015), dan 10,8 persen (2016), 10,7 persen (2017), dan 11,5 persen (2018). Sementara pendapatan negara pajak, bea cukai dan PNBP sebesar Rp 1.386 triliun (2014), Rp 1.341 triliun (2015), Rp 1.349 triliun (2016), Rp 1.439 triliun (2017), dan Rp 1.664 triliun (2018).

Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/18/122600026/prabowo-mau-naikkan-tax-ratio-tapi-potong-tarif-pajak-apakah-bisa.

Photo by Acharaporn Kamornboonyarush from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *