Apa Salah SMK Sehingga Lulusan Banyak yang Menganggur ?

Penyumbang tertinggi pengangguran terbuka di Indonesia berasal dari Lulusan sekolah menengah kejuruan ( SMK). Hal ini bertolak belakang dengan rencana awal yang menjadikan lulusan SMK sebagai lulusan yang langsung bisa ditempatkan di dunia usaha.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 7 juta pengangguran terbuka per Agustus 2018, 11,24 persennya merupakan lulusan SMK.

Persentase itu lebih tinggi ketimbang pengangguran terbuka lulusan SMA 7,95 persen, lulusan SMP sebanyak 4,8 persen, dan lulusan SD sebanyak 2,43 persen.

Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menyebutkan, fakta itu menunjukkan hal yang ironis.

Pasalnya, awalnya justru lulusan SMK diharapkan bisa langsung terserap oleh industri setelah lulus. “Ini sangat ironis,” ucapnya dalam acara seminar di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Sementara Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mengatakan adanya kecenderungan penurunan kontribusi lulusan SMK kepada tingkat pengangguran.

Hal itu ia utarakan dalam acara diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (8/11/2018). Persentase lulusan SMK yang menganggur pada 2015 sebanyak 12,65 persen, pada 2016 turun jadi 11,11 persen, 2017 naik 11,41 persen dan pada 2018 turun jadi sebanyak 11,24 persen.

Walaupun demikian, keduanya mengakui, secara garis besar masih banyak persoalan yang dihadapi oleh setiap lulusan jenjang pendidikan, tidak terkecuali lulusan SMK untuk masuk ke dunia kerja.

Bongkar masalah

Menteri Bambang menganggap ada hal yang salah dari SMK di Indonesia. Gambaran besarnya, SMK yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau kebutuhan pasar sehingga lulusannya jadi tak terserap.

Bila ditelaah lebih dalam, Bambang menyoroti sejumlah hal. Pertama soal kurikulum. Ia menyebutkan, kurikulum SMK teramat sulit untuk diubah.

Imbasnya, ketika kebutuhan atau tantangan zaman berubah, kurikulum di SMK tak berubah. Bambang melihat hal itu terjadi akibat adanya ego sektoral.

“Harus saya akui kadang mereka mengatakan tidak mudah mengubah kurikulum. Akibatnya kita selalu terlambat. Begitu terlambat, kita menciptakan pengangguran terdidik. Seperti kasus lulusan SMK tadi,” ucap dia.

Kedua, Bambang melihat terdapat banyaknya SMK di Indonesia milik swasta, tetapi kapasitasnya kecil.

Yayasan pengelola SMK tidak memiliki kapasitas untuk pengembangan guru, apalagi pengembangan kurikulum yang melibatkan perusahaan. Akhirnya, SMK lebih banyak menghasilkan lulusan, bukan menghasilkan tenaga kerja.

Ketiga, permasalahan tenaga pengajar. Bambang mendapatkan informasi dari Mendikbud bahwa tidak banyak guru produktif atau guru yang ahli sesuai bidang kejuruan di SMK tersebut.

“Persentasenya sama bahkan kalah dengan guru normatif. Guru normatif itu guru agama, guru bahasa, guru untuk pelajaran yang bukan inti dari SMK itu,” ungkap dia.

Untuk menelaah satu per satu akar masalah itu, pemerintah pusat  dan Pemda kata Bambang, sudah memulai melakukan terobosan.

Di antaranya mendirikan SMK-SMK percontohan di sejumlah daerah. SMK percontohan fokus kepada kebutuhan tenaga kerja di daerah tersebut.

Seperti misal, SMK yang fokus ke industri furniture karena daerahnya memiliki keunggulan di bidang usaha furniture.

Sementara untuk persoalan terkait dengan terbatasnya guru produksi, pemerintah akan menarik lebih banyak tenaga ahli di bidangnya untuk mengajar atau menjadi instruktur di SMK.

“Banyak orang yang tidak hanya pensiunan, tetapi orang yang sudah bekerja di bidangnya tetapi mau jadi instruktur,” ucap dia.

Vokasional training

Menteri Hanif memandang pentingnya memperbaiki akses dan mutu vokasional training bagi siswa SMK.

Ketiga hal itu yaitu kualitas, kuantitas dan persebaran yang merata. Dari segi kualitas, Hanif melihat lulusan SMK maupun SDM Indonesia pada umumnya memiliki hal itu.

Buktinya kata dia, para pelajar Indonesia sering berjaya di sejumlah ajang olimpiade pendidikan. Justru kata Hanif, persoalan terletak pada kuantitas.

SDM yang berkualitas jempolan masih terbatas. Selain itu persebaranya juga hanya terfokus di sejumlah kota.

Maka dari itu, vokasional training harus diperbanyak dan tersebar di berbagai daerah. Hal ini juga penting sembari menunggu perbaikan di SMK.

“Kalau ketiga ini tidak sama maka akan terjadi ketimpangan dan problem investasi. Misal investor masuk ke Sukabumi membutuhkan 100 orang yang memiliki standar internasional. Apa akan ketemu? Saya jamin ketemu tetapi mungkin 1, 2 atau 3 orang saja,” ungkapnya.

Menurut dia, peningkatan mutu vokasional training untuk para siswa SMK sangat penting agar dapat memperbaiki profil ketenagakerjaan di Indoensia.

Untuk saat ini dari 131 juta angkatan kerja tahun 2018, sekitar 58 persennya adalah lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Sementara itu, rata-rata warga negara Indonesia yang mengecap pendidikan nasional hanya 8,8 tahun. “Jadi masih ada pekerjaan kita untuk meningkatkan partisipasi pendidikan formal,” ucap dia.

Sumber:  https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15/060600226/lulusan-banyak-yang-menganggur-apa-salah-smk-kita.

Photo by Tim Gouw from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *