Anies Baswedan Tanda Tangan Pergub untuk Transisi Baziz DKI ke Baznas DKI

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

Anie telah meneken Pergub tersebut pada 9 Januari 2019 dan telah diundangkan pada 16 Januari 2019.

Diketahui muncul polemik soal legalitas Bazis DKI pada pertengahan tahun 2018 lalu. Bambang Sudibyo  selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menilai Bazis DKI tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasalnya, berdasarkan peraturan tersebut, Baznas adalah satu-satunya lembaga resmi yang mengelola zakat sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Kemudian Pemprov DKI dan Baznas sepakat untuk melebur Bazis DKI ke Baznas melalui proses transisi.

Dasar hukum untuk proses transisi dari Bazis DKI menjadi Baznas Provinsi DKI Jakarta adalah Pergub 3/2019 ini.

Pada pasal 2 Pergub 3/2019 tersebut diterangkan bahwa Bazis menyelesaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya paling lambat sampai 7 Maret 2019.

Pasal 3 ayat 2 mengatur beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam proses transisi tersebut. Diantaranya adalah inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personel, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D); inventarisasi dan penyelesaian hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja.

Selanjutnya, dalam masa transisi juga dibentuk tim seleksi pimpinan Baznas Provinsi; pengawasan pisah batas (cut off); dan penyusunan bahan kebijakan mengenai pengelolaan zakat pada Baznas Provinsi untuk diusulkan kepada Gubernur.

Pergub 3/2019 itu juga mengatur bahwa tim seleksi pimpinan Baznas Provinsi nantinya akan ditugaskan untuk melaksanakan seleksi calon pimpinan Baznas Provinsi yang nantinya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan.

Pada pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tim seleksi pimpinan Baznas Provinsi dibentuk paling lambat 10 hari setelah Pergub 3/2019 ini diundangkan.

Selama masa transisi berlangsung, dibentuk tim transisi yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan masa transisi penyelesaian tugas dan fungsi Bazis. Hal tersebut telah diatur pada pasal11 ayat 1.

Asisten Kesejahteraan Rakyat yang menjabat sebagai ketua tim transisi tersebut, kemudian sekretaris dipegang oleh Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental).

Lebih lanjut, dengan berlakunya Pergub 3/2019, maka Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bazis Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 643 Tahun 2016 tentang Pengurus Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas Bazis Provinsi DKI Jakarta Periode 2016-2018, serta aturan lain yang mengatur tentang Bazis DKI telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190121081638-20-362381/anies-teken-pergub-untuk-transisi-baziz-dki-ke-baznas-dki

Photo by Matthias Zomer from Pexels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *