Soal Cabut Hak Bikin SIM, BPJS Kesehatan Tunggu Aturan Main

BPJS Kesehatan akan mulai menerapkan sanksi berupa pencabutan layanan publik, antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM) dan paspor untuk masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta mulai 1 Januari 2019. Tetapi, BPJS Kesehatan membutuhkan ketentuan sebelum menerapkan sanksi administratif tersebut.

“BPJS tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi. Nah, apakah 1 Januari 2019 berjalan, sampai kemarin didiskusikan bahwa untuk memulai sanksi ini juga (perlu) ada normanya,” ucap M Iqbal Anas Ma’ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Kamis (20/12) malam.

Saat ini, BPJS Kesehatan bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Pasal 9 poin 2 menyebut bahwa sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang meliputi sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), SIM, STNK atau paspor,.

Pengenaan sanksi tidak mendapat layanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi.

“Saat ini, koordinasi sudah. Tetapi belum ada titik temu (antar instansi terkait),” papar dia.

Maka itu, lanjut Iqbal , diperlukan sosialisasi bersama-sama untuk pelaksanaan sanksi administratif tersebut.

Total peserta mencapai 200,28 juta jiwa per 1 Agustus 2018, menurut data dari BPJS Kesehatan. Peserta itu terdiri dari 29 juta peserta penerima upah pekerja mandiri, 5,09 juta peserta mandiri bukan pekerja, termasuk peserta PNS, BUMN, dan BUMD serta 92,4 juta peserta bantuan iuran (PBI).

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181221095723-78-355425/bpjs-kesehatan-tunggu-aturan-main-soal-cabut-hak-bikin-sim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *