SBY Disebut Lebih Baik dari Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM

Erwin Natosmal Oemar, Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) mengatakan penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik daripada masa Joko Widodo. Penilaian itu merujuk dari hasil riset ILR indeks negara hukum 2012-2017.

“Pemerintahan SBY lebih baik daripada pemerintahan Jokowi,” ucap Erwin, Jakarta, Senin (10/12).

Meninjau aspek HAM dalam Indeks Negara Hukum 2012-2017 buatan ILR, pada 2013, segmen jaminan hak atas hidup mencapai 5,23. Angka itu turun drastis kemudian naik kembali walaupun tak signifikan di tahun-tahun berikutnya. Berturut-turut indeks jaminan hak atas hidup antara lain 3,80 (2014), 3,51 (2015), 3,70 (2016), dan 4,76 pada (2017).

Hal serupa terlihat dalam segmen jaminan terkait kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Angka tersebut menurun sejak memasuki masa kepemimpinan Jokowi. Berturut-turut indeks segmen itu yakni: 5,31 (2014), 3,99 (2014), 4,22 (2015), 3,96 (2016), dan 3,98 (2017).

“Jika pun dalam dua tahun terakhir yaitu 2018-2019 terdapat tren kenaikan, maka nilai tersebut tidak akan melampaui nilai HAM pada pemerintahan sebelumnya,” ungkap Erwin.

Angka-angka yang ditampakkan ILR didapat dari sejumlah metodologi riset. Pada 2013 hingga 2017, ILR memakai metode survei ahli dan dokumen. Survei dilakukan di 20 provinsi.

“Kalau dokumen juga termasuk sampel kasus di dalamnya,” terang Erwin.

Di setiap provinsi ILR melibatkan enam ahli. Maka terhitung terdapat 120 ahli yang terlibat. Ratusan ahli itu berlatar belakang aktivis, akademisi dan praktisi hukum dan diminta mengisi 10 jenis kuesioner.

Rachland Nassidik, Wakil Sekjen Partai Demokrat yang hadir di acara diskusi merasa tidak heran dengan indeks HAM hasil riset ILR. Ia menganggap, HAM memang terabaikan di masa pemerintahan Jokowi. Tidak sesuai dengan janji kampanye pada 2014 silam.

“Apa yang dilakukan Pak Joko Widodo selama pemerintahannya dalam menuntaskan HAM praktis enggak ada,” ungkap Rachland.

Surya Tjandra, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menampik jika Jokowi dipandang tidak melakukan apa-apa terkait penegakkan HAM. Termasuk juga penyelesaian kasus HAM masa lalu yang merupakan janji kampanye Pilpres 2014 silam.

Surya menilai, penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak bisa selalu dilakukan dengan singkat. Dia mengatakan ada berbagai tahap seperti negosiasi dan diskusi.

“Sehingga kesannya menunda padahal ada upaya. Yang penting bukan hasil, tapi prosesnya harus terus dilakukan,” ungkap Surya.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181210204148-32-352578/penyelesaian-kasus-ham-sby-disebut-lebih-baik-dari-jokowi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *