RI ‘Pikir-pikir’ Ubah Ketentuan GPN Lantaran Ditekan AS

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan Indonesia belum mengambil langkah soal perubahan aturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sesuai permintaan pemerintah Amerika Serikat (AS). Permintaan dari AS ini baru saja akan didiskusikan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada sore ini.

Sebelumnya pemerintah AS meminta Indonesia meninjau kebijakan GPN karena aturan ini dianggap memberikan hambatan bagi hubungan bisnis kedua negara. Kebijakan GPN mengharuskan semua transaksi pembayaran di Tanah Air harus diproses oleh perusahaan switching atau prinsipal nasional.

Hal ini membuat prinsipal asal AS, yaitu Mastercard dan Visa tidak mampu lagi melakukan pemrosesan transaksi domestik. Kedua prinsipal asing itu hanya dapat melakukan proses transaksi domestik jika bermitra dengan prinsipal nasional. Tetapi untuk proses transaksi pembayaran dari turis asing di Indonesia masih dapat diproses oleh Mastercard dan Visa.

Lebih dalam, permintaan ini menjadi salah satu indikator bagi AS untuk mengevaluasi fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preference/GSP) yang selama ini diberikan ke Indonesia.

“Ya ada pelonggaran lah yang mereka minta. Tidak (diubah), tapi lebih ke persoalan lain, nanti saja deh tapi ya. Soalnya substansinya agak panjang,” terang Darmin, Selasa (18/12).

Darmin menilai, pemerintah belum mengambil sebuah langkah soal pelonggaran GPN karena substansi yang bersangkutan dengan aturan ini cukup banyak. Terlebih lagi aturan GPN berada di bawah Bank Indonesia (BI).

Selain soal GPN, Darmin melanjutkan, AS juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Payung hukum ini akan mengatur mengenai pusat data (data center) bagi perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam revisinya, pemerintah bermaksud mewajibkan para PSE untuk menyimpan datanya di Indonesia. Namun, revisi tersebut ternyata dilihat sebagai hambatan oleh AS.

“Tapi sebenarnya mengenai data center, itu proses mengenai perubahannya sudah lama itu. Bukan hanya karena urusan GSP, tapi karena ada itu. Kami akan percepat menyelesaikannya karena diskusinya memang panjang,” terangnya.

Di sisi lain, Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan sejatinya sudah berkomunikasi dengan pemerintah AS menyangkut evaluasi GSP. Dalam pembahasan terakhir, Enggar menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka keran impor bahan baku dan modal dari AS agar fasilitas GSP tidak dicabut.

“Permintaan mempertahankan GSP sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi AS juga. Karena itu terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama saling menguntungkan,” ucap Enggar, Juli lalu.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218190423-78-354682/ditekan-as-ri-pikir-pikir-ubah-ketentuan-gpn

Foto: https://www.pexels.com/photo/shopping-business-money-pay-50987/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *