Gubernur Riau Diminta Mendagri Tegur 10 Kepala Daerah yang Deklarasi Dukung Jokowi

Rusidi Rusdan, Ketua Bawaslu Riau menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah melayangkan surat tembusan mengenai 10 kepala daerah yang memberikan dukungan kepada capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).

“Kami sudah menerima surat tembusan dari Kemendagri sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau, dan sudah ditanggapi,” papar Rusidi Rusdan, Kamis (27/12/2018).

Nantinya, dalam melaksanakan pesta demokrasi seluruh aparat negara diminta untuk netral. “Khusus kepala daerah, diingatkan kembali agar cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye dan juga tidak menggunakan embel-embel jabatan dalam penberian dukungan,” ungkap Rusidi.

Terkait surat tembusan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo melalui Dr Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah meminta agar Wan Thamrin Hasyim, Gubernur Riau menegur 10 kepala daerah yang menggunakan nama jabatan Bupati/Walikota dalam melakukan penandatanganan pernyataan dukungan kepada salah satu capres pada 10 Oktober 2018 lalu di sebuah Hotel di Pekanbaru.

Menurut surat Mendagri dengan Nomor 700/9719/OTDA tanggal 12 Desember 2018, Mendagri mengambil kesimpulan bahwa 10 Kepala Daerah di Provinsi Riau telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Rusidi mengatakan, surat permintaan pemberian teguran terhadap 10 kepala daerah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau kepada Mendagri pertanggal 6 November 2018.

“Berdasarkan kajian Sentra Gakkumdu  yang dilakukan di kantor Bawaslu Riau, 10 kepala daerah tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017, namun terdapat pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya,” terang Rusidi.

Landasan hukum dikeluarkannya surat permintaan teguran ini tertuang dalam Pasal 373 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa “Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”.

Sepuluh kepala daerah yang ikut serta dalam penandatanganan pernyataan dukungan tersebut yaitu Bupati Pelalawan (Haris), Bupati Siak (Syamsuar), Bupati Kampar (alm Aziz Zaenal), Bupati Indragiri Hilir (Wardan), Bupati Bengkalis (Amril Mukminin), Bupati Kuantan Singingi (Mursini), Bupati Rokan Hilir (Suyatno), Bupati Kepulauan Meranti (Irwan Nasir), Wali Kota Pekanbaru (Firdaus) dan Wali Kota Dumai (Zulkifli).

Para kepala daerah di Riau menyatakan dukungan kepada Jokowi sebelumnya, dalam kegiatan deklarasi relawan Projo Riau di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (10/10/2018) lalu.

Para kepala daerah menandatangani surat pernyataan dukungan kepada Jokowi atas nama jabatan sebagai bupati dan wali kota dalam kegiatan tersebut.

Surat itu juga didapat oleh Bawaslu Riau dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian Bawaslu Riau memanggil satu persatu 10 kepala daerah tersebut untuk dimintai klarifikasi.

Beberapa kepala daerah yang diwawancarai setelah diminta klarifikasi mengaku memberikan dukungan kepada Jokowi, tetapi atas nama pribadi.

Sumber:  https://regional.kompas.com/read/2018/12/28/07315851/mendagri-minta-gubernur-riau-tegur-10-kepala-daerah-yang-deklarasi-dukung.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *